El Nino Picu Kekeringan di Jabar, Produksi Padi Diproyeksi Menurun
- El Nino dan kemarau sejak Juli memicu kekeringan lahan pertanian Jawa Barat, dengan puncak diprediksi berlangsung pada Agustus hingga Oktober.
- DKPP Jabar memproyeksikan produksi gabah di Bandung Barat turun 10–15 persen tanpa intervensi pengairan cepat, sementara sawah tadah hujan berisiko gagal panen.
- Debit sejumlah bendung menurun 10–20 persen, berdampak pada irigasi di beberapa daerah; Pemprov Jabar mengejar kecukupan air dan peningkatan penanganan infrastruktur irigasi.
Bandung, IDN Times - Musim kemarau dengan dipengaruhi fenomena El Nino terjadi di beberapa wilayah Jawa Barat. Akibatnya, sejumlah lahan-lahan pertanian mengalami dampak kekeringan. Bahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan adanya penurunan hasil panen padi secara signifikan di beberapa wilayah di pertengahan tahun ini.
Dampak musim kemarau yang terjadi sejak Juli kemarin dan diprediksi puncaknya antara Agustus-Oktober ini telah membuat sejumlah lahan pertanian di daerah mengalami kekeringan. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat mencatat ada beberapa daerah yang paling terdampak kondisi ini.
"Kekeringan memberikan dampak langsung berupa penurunan proyeksi hasil panen serta risiko gagal panen (puso) pada lahan sawah tadah hujan yang kekurangan pasokan air," ujar Kepala DKPP Jawa Barat, Linda Al Amin, saat dikonfirmasi, Rabu (5/8/2026).
1. Bandung Barat terdampak langsung penurunan panen
Kendati banyak lahan pertanian yang terdampak, Linda mengatakan, sektor pertanian padi yang dilaporkan mengalami dampak secara langsung dari kemaru tahun ini. Bahkan, di Kabupaten Bandung Barat potensi penurunan hasil panen mencapai belasan persen.
"Komoditas terdampak paling signifikan dirasakan pada komoditas padi (beras). Sebagai contoh, sejumlah kawasan seperti Bandung Barat memproyeksikan penurunan produksi gabah sekitar 10–15 persen jika tidak dilakukan intervensi pengairan secara cepat," tuturnya.
Hal senada dinyatakan, Kepala Dinas Sumber Daya Air (DSDA) Provinsi Jawa Barat, Dikky Achmad Sidik. Dia mengungkapkan, saat ini ada beberapa bendung yang menjadi tanggung jawab provinsi mengalami penurunan debit air. Hal ini berdampak ke sektor pertanian.
"Beberapa daerah irigasi yang kekeringan ditemukan di Leuwikuya, Soreang Kabupaten Bandung, Ciputrahaji di Ciamis, Biuk dan Padawaras, Tasikmalaya," kata Dikky saat dikonfirmasi, Selasa (4/8/2026).
2. Bandung milik pemerintah provinsi pun terdampak kekeringan
Hanya saja, Dikky menjelaskan, kekeringan yang terjadi ini bukan berarti lahan-lahan pertanian yang ada di wilayah tersebut tidak dialiri air sama sekali. Air tetap ada, namun volumenya tidak besar seperti kondisi normal.
Disinggung mengenai potensi gagal panen akibat air debit air yang berkurang, Dikky memastikan, hal tersebut belum ditemukan karena beberapa petani sudah ada yang masuk masa panen.
"Biasanya masih ada debit kang ga sampai kering. Ada sebagian sudah masuk masa panen jadi kebutuhan nya kecil dan terpenuhi," kata dia.
3. Pemprov Jabar upayakan agar panen tetap aman
Pemprov Jabar saat ini tengah mengupayakan agar kebutuhan air untuk lahan-lahan pertanian tercukupi, sehingga panen dan masa tanam mendatang bisa terlaksana sesuai dengan musimnya.
Adapun beberapa pengurangan debit air di sejumlah bendung yang ada di Jabar ini bervariasi. Dikky mengklaim tidak ada bendung yang mengalami kekeringan penuh.
"Kami masih mengejar supaya panen tidak terganggu. Kalau pengurangan bervariasi. Ada yang kurang 10 persen ada 20 persen dari debit kebutuhan area irigasi," kata dia.
Setali tiga uang, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengungkapkan, ada beberapa wilayah yang saat ini sudah mulai merasakan dampak serius dari kekeringan. Sektor pertanian menjadi yang paling terpukul akibat pasokan air yang kian menipis.
"Yang jelas (terdampak) kan Indramayu. Ya, jelas Indramayu. Nanti sebagian Subang, sebagian Karawang," ujar Dedi.
Menurutnya, wilayah-wilayah lumbung padi Jawa Barat itu mengalami kendala besar karena faktor irigasi yang bermasalah atau mengalami penurunan fungsi pemeliharaan.
Dia mengatakan, persoalan irigasi tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemprov Jabar saja, melainkan ada pembagian kewenangan bwesa BBWS, Pemprov Jabar, dan Perum Jasa Tirta (PJT), langkah taktis harus segera diambil agar sektor pertanian tidak lumpuh.
"Kekeringan kan sebenarnya faktor infrastruktur irigasi. Sehingga alokasi anggaran untuk irigasi harus terus ditingkatkan. Tetapi kan di situ ada tingkatan kewenangan. Ada yang BBWS, ada yang provinsi, ada yang PJT (Perum Jasa Tirta)," kata Dedi.
