20 Ribu Rumah Subsidi Dibangun di 11 Daerah Jabar, Pemprov Usul Ada Jatah ASN
- Pembangunan 20 ribu rumah subsidi di Jawa Barat untuk masyarakat berpenghasilan rendah terus berprogres di 11 kabupaten dan kota.
- Pemerintah daerah dan Bank BJB akan memimpin pembangunan rumah subsidi tersebut, dengan total kuota sekitar 100.000 unit di Jawa Barat.
- Pemprov Jabar mengusulkan agar rumah subsidi juga diberikan kepada ASN, dengan alternatif harga dan ukuran yang lebih luas untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Bandung, IDN Times - Pembangunan rumah subsidi dari Pemerintah Indonesia untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Jawa Barat terus berprogres. Sebanyak 20 ribu rumah dengan harga Rp160 juta dibangun secara bertahap di sebelas kabupaten dan kota.
Adapun sebelas daerah ini yaitu; Sumedang, Subang, Majalengka, Bandung, Indramayu, Kota Bandung, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Bogor, Kota Depok, Cianjur.
Sekretaris daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman mengatakan, sebanyak sebelas kabupaten dan kota ini sudah melakukan memorandum of understanding (MOU) dengan berbagai pihak terkait untuk dijadikan lokasi 20 ribu rumah bersubsidi ini.
"Kami kerjakan khususnya yang sebelas umumnya yang 27. Nanti kalau kurang, kami akan komunikasi. Ini rumah yang 14 meter persegi harganya Rp166 juta," ujar Herman, Selasa (17/6/2025).
1. Kuota secara keseluruhan ada 100 ribu rumah untuk Jawa Barat
Herman menegaskan, pembangunan 20 ribu rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah ini akan dipimpin langsung oleh pemerintah daerah dan Bank BJB. Adapun total kuota secara keseluruhan untuk Jawa Barat kurang lebih 100 ribu unit, sementara tingkat nasional ada sebanyak 350 ribu unit.
"Jawa Barat kurang lebih 100 ribu unit dan kami yang lead melalui Pemda. Bank BJB mengambil 20 ribu unit, dan 80 ribu unit lainnyatentu lintas kepentingan, ada BTN dan bank-bank yang lainnya," katanya.
2. Akan mengajukan rumah subsidi untuk ASN
Meski begitu, Pemprov Jabar akan fokus untuk pembangunan 20 unit rumah terlebih dahulu. Namun, tidak membuka kemungkinan jumlah tersebut akan terus ditambah di 16 kabupaten dan kota lainnya. Herman mengatakan, Pemprov Jabar harus cermat dalam implementasi program ini.
Belum lagi, Pemprov Jawa Barat saat ini tengah mengusulkan untuk rumah subsidi ini diberikan juga kepada ASN. Hal itu dikarenakan, para pegawai di lingkungan Pemprov Jabar masih banyak yang belum memiliki rumah tinggal.
"Kami akan mengajukan khusus untuk PNS. Karena kan PNS ada pertimbangan ingin lebih dari itu ya. Aspirasi dari lapangan kami tangkap. Mungkin ada skema tambahan masyarakat berpenghasilan rendah ini bukan hanya yang Rp166 juta, bisa juga dibuka alternatif yang Rp200 juta, Rp300 juta," tuturnya.
3. Usul juga ada ukuran yang lebih luas
Selain itu, alternatif rumah degan ukuran yang lebih luas, kata Herman akan membuat banyak terhadap masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah yang lebih layak. Namun semua hal tesebut hanya usulan dan keputusan tetap ada di pemerintah pusat.
"Kan masyarakat berpenghasilan rendah boleh dong punya rumahnya lebih luas gitu. Tapi nanti diputuskan oleh Pak Menteri. Kami hanya mengusulkan berdasarkan aspirasi agar apa serapannya optimal dan banyak warga Jawa Barat yang memiliki rumah," katanya.
