Forum Penyelamat Pendidikan Tunanetra Adukan Kebijakan Mensos ke KSP
IDN Times/Debbie Sutrisno
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Polemik perubahan panti sosial Wyata Guna menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensori Netra (BRSPDSN) terus berlanjut. Baru-baru ini, Forum Penyelamat Pendidikan Tunanetra mengadu ke Komnas HAM dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP).
Ketua forum, Ahmad Basri, mengatakan, ini merupakan upaya mereka untuk mempertahankan kondisi Wyat Guna agar tidak dialihfungsikan menjadi balai. Sebab ketika panti sosial ini berubah maka diperkirakan ada puluhan penyandang disabilitas netra yang terpaksa keluar dari asrama yang selama ini dihuni.
"Tapi yang menerima bukan Kepala KSP apalagi Presiden jadi memang belum ada kepastian apa-apa," ujar Ahmad ketika dihubungi, Kamis (14/8).
1. Usaha ini penting untuk mengembalikan keutuhan Wyata Guna
IDN Times/Debbie SutrisnoAhmad menuturkan, dengan adanya Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 tahun 2018, maka panti sosial Wyata Guna akan diubah menjadi balai. Sayangnya perubahan ini justru merugikan. Dia pun berupaya melakukan berbagai komunikasi agar penggunaan Wyata Guna bisa kembali ke awal di mana bisa menampung penyandang disabilitas netra.
"Karena tujuan akhir dari kebijakan in akan menghapuskan program panti. Mereka (pihak balai) sekarang sudah mulai menolak calon didik untuk menginap di panti," ujarnya.
Selain tidak menerima siswa baru, siswa yang selama ini tinggal di Panti pun tidak diberi makanan seperti biasa. Hal ini jelas akan berdampak pada kondisi anak yang bersangkutan.
2. Berdampak pada sekolah luar biasa negeri A Kota Bandung
IDN Times/Debbie SutrisnoMenurut Ahmad, adanya kebijakan untuk membangun balai rehabilitasi terpadu bertaraf internasional, maka keberadaan sekolah luar biasa (SLB) negeri A Kota Bandung yang berdiri di komplek Wyata Guna juga bisa tergusur. Artinya bangunan ini akan hilang atau diubah menjadi bangunan untuk keperluan yang lain.
"Karena nantinya mereka (Wyata Guna) hanya melayani yang rehabilitasi saja tidak ada sekolah. Itu juga yang kita sayangkan," papar Ahmad.
Kondisi perubahan panti menjadi balai, lanjut Ahmad, juga membuat siswa dari Wyata Guna tidak nyaman untuk bersekolah. Salah satu penyebabnya karena mereka minim asupan makanan sehingga kurang konsentrasi ketika belajar.
3. Presiden harus copot Agus Gumiwang sebagai Mensos
IDN Times/Debbie SutrisnoAtas kebijakan yang dianggap tidak mendukung keberadaan penyandang disabilitas netra, Ahmad pun meminta Presiden Joko Widodo untuk mencopot Agus Gumiwang dari jabatan Menteri Sosial saat ini. "Agus otoriter, tidak akomodatif, dan tidak demokratis melihat kondisi penghuni panti," paparnya.
Mereka pun menganggap Agus telah mendzolimi para penyandang disabilitas netra karena mengubah peruntukan Wyata Guna yang selama ini dijadikan panti sosial. Padahal selama ini sudah banyak penyandang yang mendapatkan ilmu dan akhirnya mampu mandiri dari sini.
Rehabilitasi yang dibatasi waktu paling lama enam bulan dengan keberadaan Balai Wyata Guna dipastikan tidak berdampak banyak kepada para penyandang. "Jangankan mampu mandiri, yang pasti kembali menggelandang, mengemis, dan meminta belas kasihan lagi," pungkasnya.
Baca Juga: Ketika Kemerdekaan Disabilitas Netra Direnggut Kebijakan Pemerintah
Baca Juga: Penyandang Tunanetra Wyata Guna Bandung Dipastikan Terusir
