WHO Sebut Mobilitas Warga Jabar Kembali Normal, Begini Respons Satgas

Dewi menyebutkan, secara aturan Pemprov Jabar sudah mengikuti arahan dari pemerintah pusat. Hanya saja, masyarakat banyak yang beruforia karena dapat kelonggaran di PPKM level 3-2.

"Jadi yang penting itu justru baik dari Pak Menko maupun Gubernur sudah menyatakan bahwa kita tidak boleh euforia walaupun kabar gembiranya pandemik COVID-19 di Jabar sudah melandai," ungkapnya.

Berdasarkan data yang diterima, Dewi mengatakan, indikasi peningkatan mobilitas masyarakat di Jabar naik 10 persen. Kemudian, secara umum seluruh kabupaten dan kota di Jabar terindikasi mengalami kenaikan kemacetan harian.

"Tetapi perilaku masyarakat untuk berdiam di rumah sekitar 24 sampai 27 persen per 15 September. Sedangkan tingkat pergerakan area pemukiman terindikasi naik di angka 10 persen," jelasnya.

Meskipun mobilitas meningkat, Dewi mengaku, kasus aktif COVID-19 di Jabar mengalami penurunan yang lebih baik dibanding sebelum penerapan PPKM level 4-2. Sehingga, menurutnya, peningkatan mobilitas masyarakat tidak pengaruhi peningkatan kasus.

"Bagusnya, tingkat kepatuhan masyarakat di Jabar meningkat l, seperti pemakaian masker naik ke angka 94 persen. Walaupun masyarakat keluar tetapi tetap memakai masker, jaga jarak, dan lainnya," kata dia.

Hal senada juga disampaikan, Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum. Ia mengatakan bahwa meningkatnya mobilitas warga merupakan risiko dari pemulihan ekonomi.

"Prokes itu mutlak tapi tidak memberikan kekakuan kepada mereka untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Karena ekonomi didorong untuk pulih kembali," ungkapnya.

Ia menambahkan, meski sudah dilonggarkan sanksi tetap berlaku bagi masyarakat atau pelaku usaha yang bergerak di sektor ekonomi. "Pengetatan tetap ada, sanksi juga masih berlaku," kata dia.

Untuk diketahui, WHO sebelumnya menyatakan bahwa ada empat wilayah yang di Indonesia yang mobilitas masyarakatnya seperti kondisi normal, empat daerah ini yaitu: Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah.