Wamenaker Sebut 7,5 Juta Warga Indonesia Masih Menganggur
Bandung, IDN Times - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel menyatakan, jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dibandingkan dengan warga yang sudah bekerja. Pendidikan para pekerja juga masih didominasi oleh lulusan SD/SMP.
"Indonesia mempunyai 152,2 juta orang angkatan kerja. Sementara yang bekerja sebanyak 144,6 juta orang, yang menganggur sebanyak 7,5 juta orang," ujar Noel dalam Rapat Kerja Teknis Fungsi Intelijen Keamanan Polri 2025 di Bandung, Rabu (12/3/2025).
1. Lulusan SMA/SMK dan sarjana masih minim
Di sisi lain, tingkat pendidikan para pekerja di Indonesia juga masih didominasi oleh lulusan SD/SMP. Sementara untuk lulusan SMA/SMK dan universitas masih tergolong kecil. Adapun angkatan kerja tersebut tersebar di sektor-sektor formal dan informal.
"Tingkat pendidikan angkatan kerja kita: 52,33 persen adalah adalah SD/SMP; 34,81 persen SMK/SMA; dan universitas 12,86 persen. Dari angkatan kerja, yang tertampung di sektor informal sebanyak 55,10 persen; dan sektor formal 39,98 persen," katanya.
2. Polri harus menjaga demokrasi
Terlepas dari hal tersebut, Noel turut membahas beberapa persoalan tentang kegiatan Polri tersebut. Ia berharap agar Polri menonjolkan diri sebagai penjaga demokrasi dalam menjaga keamanan, ketertiban, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.
"Periode pemerintahan adalah lima tahun. Sedangkan keberadaan Polri adalah selamanya. Maka yang Polri juga mempunyai tugas sosial sebagai penjaga demokrasi," ucapnya.
Berbicara dalam Rapat Kerja Teknis Fungsi Intelijen Keamanan Polri 2025, tokoh mahasiswa 1998 itu mengatakan, dalam historinya Polri selalu menyatu dengan masyarakat.
"Dulu adalah bagian dari Angkatan Bersenjata Repubik Indonesia, kemudian berdiri sendiri di bawah Presiden. Ini merupakan perkembangan yang lebih menonjolkan fungsi sipil Polri, di mana tugas utama adalah menjaga ketertiban masyarakat," katanya.
3. Jangan membatasi ruang gerak demokrasi
Dalam hal ini, kehidupan demokrasi tidak bisa dilepaskan dari ketertiban masyarakat. Maka dengan dengan sendirinya Polri juga menjadi penjaga/pengawal demokrasi, supaya kualitas kehidupan demokrasi semakin baik.
"Penjaga demokrasi tentu saja bukan berarti membatasi ruang gerak demokrasi, tetapi sebagai penjaga agar fungsi-fungsi semua organisasi sosial berjalan dengan baik dan sesuai tujuan. Ini adalah tugas sejarah yang dimandatkan Reformasi 1998," tutur Noel.
Rapat kerja teknis diikuti jajaran intel Kepolisian Daerah (Polda) seluruh Indonesia, dengan tajuk Peran Intelijen Keamanan Polri yang Presisi Mendukung Asta Cita.
Noel mengatakan, dengan kemajuan teknologi informasi, tantangan bagi intelijen zaman dulu dengan sekarang sudah jauh berbeda. Masyarakat sudah semakin maju, maka para pelaku intelijen dituntut semakin kreatif agar bisa mengumpulkan informasi yang berguna bagi masyarakat.
