Farhan Sayangkan Seringnya Mati Listrik, Rugikan Banyak UMKM

Ia mencontohkan para pelaku usaha ikan hias yang disebut mengalami kerugian akibat matinya pasokan listrik. Menurut informasi yang diterimanya, sejumlah ikan hias mati karena sistem pendukung seperti aerator dan sirkulasi air tidak dapat beroperasi saat listrik padam.

Padahal, kata Farhan, bisnis ikan hias memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan sangat sensitif terhadap gangguan listrik. Kerugian yang dialami pelaku usaha bisa cukup besar karena komoditas tersebut memiliki nilai jual tinggi dan memerlukan perawatan khusus.

Selain usaha ikan hias, Farhan juga menyoroti sektor perbengkelan yang banyak tersebar di Kota Bandung. Berbagai usaha seperti bengkel las dan bengkel bubut sangat bergantung pada mesin-mesin yang menggunakan tenaga listrik.

"Di Kota Bandung kan banyak bengkel. Bengkel las, bengkel bubut, itu semua pakai listrik," katanya.

Karena itu, Farhan berharap PLN dapat segera melakukan perbaikan terhadap berbagai fasilitas dan infrastruktur yang menjadi penyebab terganggunya pasokan listrik. Ia menegaskan Pemerintah Kota Bandung siap mendukung berbagai kebutuhan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan keandalan sistem kelistrikan.

Di sisi lain, Farhan juga mengimbau para pelaku usaha untuk mulai memperhatikan ketersediaan sistem cadangan listrik guna mengurangi risiko kerugian ketika terjadi pemadaman.

"Saya hanya menghimbau kepada para pengusaha agar betul-betul memperhatikan power backup," katanya.

Akademisi sekaligus pakar hukum perlindungan konsumen, Firman Turmantara Endipradja mengatakan, masyarakat memiliki hak untuk menuntut ganti rugi kepada PT PLN (Persero), karena hal tersebut dijamin dalam sejumlah regulasi yang mengatur perlindungan konsumen dan pelayanan ketenagalistrikan.

"Sangat bisa. Konsumen berhak menuntut ganti rugi atas pemadaman listrik. Dasarnya bukan hanya satu undang-undang, tetapi ada beberapa regulasi yang bisa digunakan sebagai dasar hukum," ujar Firman.

Dasar utama yang dapat digunakan masyarakat, kata dia yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjadi payung hukum perlindungan konsumen di Indonesia.

Kemudian, terdapat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang terkait Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Undang-Undang Pelayanan Publik, hingga aspek perlindungan hak asasi manusia yang dapat menjadi dasar hukum apabila pelayanan listrik dinilai merugikan masyarakat.

Adapun hak konsumen diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang menyatakan konsumen berhak mendapat pelayanan yang baik, mendapatkan tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik.

"BUMN itu termasuk pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Karena itu PLN juga memiliki kewajiban memberikan pelayanan yang baik dan bertanggung jawab apabila terjadi kerugian pada konsumen," ucapnya.