Wacana Penarikan SPP SMA/SMK Negeri Jabar Bukan Usulan DPRD

Adapun Pansus yang dibentuk ini memiliki tugas untuk meng-input dan menginventarisasi masalah soal pendidikan untuk dikaji dalam Perda tersebut. Dengan begitu, dilakukan lah pertemuan dengan unsur-unsur pendidikan untuk mendengarkan langsung keluhan atau masalah-masalah di lapangan saat ini.

"Kami menyerap masukan dari berbagai pihak, mulai dari KCD (Kantor Cabang Dinas), PGRI, Forum Komunikasi Sekolah Swasta, hingga elemen masyarakat lainnya. Saat ini posisinya masih dalam tahap input materi untuk Pansus," kata Zaini.

"Di sana muncul diskursus atau wacana untuk mengaktifkan kembali SPP bagi sekolah negeri (SMA/SMK). Namun, ada syaratnya. Perspektifnya adalah 'Pendidikan Berkeadilan'," katanya.

Zaini pun meluruskan narasi wacana reaktivasi SPP yang saat ini berkembang di masyarakat. Dia mengungkapkan, masyarakat beranggapan hal itu diterapkan sepenuhnya di seluruh sekolah. Sementara, dalam diskusi bersama unsur pendidikan beberapa waktu lalu itu, semangatnya untuk menghadirkan asas keadilan.

Asas keadilan yang dimaksud, saat ini banyak anak dari para kepala daerah OPD dan DPRD yang bersekolah di SMA dan SMK negeri tidak dibedakan dengan murid lain. Sementara, secara finansial mereka sangat mampu.

"Menurut saya, tidak adil jika anak Gubernur atau anak anggota dewan yang bersekolah di negeri mendapatkan 'beasiswa' alias tidak membayar sama sekali, padahal mereka mampu. Jadi, bagi yang mampu silakan membayar sesuai kemampuannya, sedangkan bagi yang tidak mampu tetap mendapatkan subsidi silang, seperti model di kampus-kampus," tuturnya.

Dengan begitu, Zaini mengatakan, anggapan wancana reaktivasi SPP muncul dari Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat tidak tepat. Bahkan, saat ini rencana tersebut belum masuk pada usulan resmi, baru sebatas hasil diskusi saja.

"Iya, kurang tepat jika disebut hanya usulan DPRD. Kami duduk bersama dan ada masukan seperti itu. Setiap masukan kan harus ditampung dan dituntaskan. Ini bahkan belum masuk wilayah usulan resmi, baru tahap inventarisasi masalah, saran, dan masukan untuk pembenahan pendidikan di Jawa Barat," ujarnya.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi pun sudah merespons wacana tersebut. Dia mulanya memastikan, rencana agar murid dengan ekonomi menengah ke atas ini ditarik SPP bukan usulannya. Dia meminta wacana ini harus dikaji secara hati-hati.

"Itu kan kami harus melakukan pengkajian secara mendalam. Nanti kalau gubernur mengaktifkan SPP nanti opininya beda lagi, disebut gubernur tidak memprioritaskan pendidikan," ujar Dedi, Rabu (15/7/2026).

Sebelum muncul rencana tersebut, Dedi mengatakan, sudah menyisir dan mendatangi beberapa sekolah SMA dan SMK negeri di Jabar yang gedung dan pengelolaannya baik. Salah satunya di SMAN 1 Depok yang mana sekolah tersebut bisa mengelola dana BOS dengan tepat sasaran.

"Gini, dana BOS itu saya kan sudah mengunjungi setiap sekolah nih. Sekolah ini pakai dana BOS, sekolahnya berantakan. SMA 1 Depok itu pakai dana BOS, sekolahnya rapi. Dan saya nanya ke kepala sekolah saya tanya, 'Kok sekolah Bapak bisa rapi?' 'Ya kami mengelola ini dengan baik'," kata Dedi.

Dengan begitu, Dedi menginginkan agar saat ini yang bisa menjadi fokus pengembangan sekolah dan perbaikan-perbaikan gedung sekolah dilakukan dengan memaksimalkan dana BOS.

"Jadi tahap pertama sekarang saya ingin berfokus sekolah itu mengelola dana BOS dulu dengan baik," katanya.

Adapun dalam perjalanannya sekolah belum mampu memperbaiki seperti fasilitas toilet dan juga ruang kelas, Dedi mengungkapkan, hal tersebut akan ditanggung oleh pemerintah provinsi. Namun, dana BOS itu dia meminta agar dimaksimalkan untuk infrastruktur sekolah.

"Nanti ada kekurangan-kekurangan apa, kan gitu. Biasanya kan kekurangannya fasilitas toilet, sekolahnya kurang ruang kelas, sekolahnya kurang pendingin ruangan, sekolahnya kurang sarana ibadah, sekolahnya kurang pagar. Nah itu kita penuhi oleh provinsi," tuturnya.

Lebih lanjut, Dedi menegaskan, ada baiknya langkah ini dilakukan terlebih dahulu dan jangan terburu-buru menerapkan pungutan SPP bagi murid yang masuk ekonomi menengah ke atas.

"Tapi operasional sekolah itu dipenuhi dulu oleh BOS. Jangan dulu membuka SPP. Saya menghormati usulan itu tetapi juga saya mempertimbangkan aspek publik gitu loh. Nanti polemik lagi," ujar Dedi.