Uu Ruzhanul Dorong Ketua DPC PPP Majalengka Maju Pilkada
- Uu Ruzhanul Ulum meminta Ketua DPC PPP Majalengka, M. Fajar Sodiq, maju di Pilkada mendatang agar partai memiliki figur kuat yang menarik dukungan masyarakat.
- Proses Muscab PPP Majalengka dinilai lancar dan kondusif, dengan kemungkinan SK kepengurusan baru keluar lebih cepat setelah melalui tahapan formatur hingga verifikasi DPW dan DPP.
- Uu menegaskan tidak ada pemecatan kader di tubuh PPP, hanya penyesuaian organisasi demi menjaga kondusivitas dan memperkuat konsolidasi partai di Jawa Barat.
Majalengka, IDN Times - Plt Ketua DPW PPP Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum meminta ketua DPC PPP Majalengka maju pada bursa Pilkada mendatang. Dengan majunya ketua DPC, Uu menilai PPP akan memiliki seorang figur, yang bisa menarik minat masyarakat untuk memilih partai berlambang Kakbah itu.
Sebagai orang nomor satu di kabupaten, jelas Uu, ketua DPC dianggap layak untuk menjadi figur partai. "Mencalonkan Kepala daerah. Karena, masyarakat hari ini, dalam memilih partai, tetap ada ke-figur-an. Oleh karena itu, kami memfigurkan ketua DPC, misalnya Pak Fajar, untuk menjadi kepala daerah di masa yang akan datang," kata Uu saat menghadiri Muscab X DPC PPP Kabupaten Majalengka, Minggu (19/4/2026).
1. Bupati atau wabup, Uu tegaskan ketua DPC harus maju
Disinggung terkait posisi, Uu menjelaskan, ketua DPC bisa untuk posisi bupati maupun wabup. Uu menegaskan, yang terpenting adalah ketua DPC PPP harus maju pada Pilkada mendatang.
"Apakah bersanding (Cawabup) dengan incumbent, atau bertanding. Wallahualam. Yang jelas, kami deklarasikan hari ini, Pak Fajar menjadi calon bupati di masa yang akan datang," papar dia.
Terkait hasil Muscab sendiri, nama M. Fajar Sodiq kembali diusulkan untuk menakhodai PPP Kabupaten Majalengka. Uu menilai, dibanding daerah lainnya, Muscab PPP Majalengka berjalan lancar.
"Yang sudah (muscab) 10. Besok kami akan di Bogor Raya. Pak Ketum akan hadir, dan alhamdulillah semuanya kondusif. Yang paling aman dan damai saya rasakan, di sini (Majalengka)," ungkap dia.
2. SK Majalengka dimungkinkan paling cepat keluar
Melihat proses Muscab, Uu memprediksi SK untuk ketua DPC PPP Majalengka bisa saja keluar lebih cepat. "Kayaknya bisa paling cepat," papar dia.
Dijelaskan Uu, sebelum SK turun, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Hasil rekomendasi Muscab, nantinya akan diserahkan kepada formatur, untuk kemudian diserahkan ke DPW.
"Ini kan (hasil muscab) dikasih (ke) formatur, dikasih waktu seminggu ya. Kemudian dibawa ke DPW, diverifikasi, berkomunikasi dengan DPP. Setelah itu merekomendasikan ke DPP," papar dia.
"Karena pemilihan ketua DPC hari ini, berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau dulu, siapa yang paling banyak dipilih oleh pemilih, misalnya oleh PAC, untuk tingkat kabupaten, itu yang jadi (ketua). Kalau sekarang, memilih formatur. Jadi formatur itu yang akan menentukan ketua DPC, dan struktur kepengurusannya," lanjut mantan Wagub Jabar itu.
Selain itu, DPP juga memiliki kewenangan untuk menentukan Ketua DPC. Ditegaskan Uu, bisa saja DPP mengeluarkan SK untuk sosok yang berbeda dengan usulan formatur.
"DPP sekarang memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang menjadi ketua DPC. Sekalipun dari sini hasil formatur, diajukan si A, DPP bisa menentukan diganti oleh si B. Karena untuk meminimalisir konflik dan itu yang sekarang dilakukan dan sudah disosialisasikan kepada kader," ungkap dia.
"Artinya, jangan kecewa, hasil Muscab kabupaten A namanya B dalam formatur. Tapi keluar dalam SK, namanya C. Harus menjadi pemahaman bersama. Tapi kalau sudah kondusif seperti ini, sepertinya tidak ada masalah," lanjut dia.
3. Uu sebut PPP kondusif, tidak ada pemecatan
Sementara itu, kondisi internal PPP saat ini menjadi sorotan. Hal itu seiring dengan kabar yang beredar bahwa adanya pemecatan massal di semua lapisan, termasuk DPC.
"Tidak ada P3 memberhentikan kadernya. Adapun, yang ada, penyesuaian dengan situasi dan kondisi. Tidak ada pemberhentian keanggotaan. Itu adalah fitrah partai, kebiasaan partai dalam rangka menjaga kondusifitas dan konsolidasi," tegas Uu.
Sebagai partai politik (parpol), lanjut dia, PPP dipastikan punya tanggung jawab untuk mencari pemilih sebanyak-banyaknya. Atas pertimbangan itu, kata dia, memecat tokoh menjadi kerugian tersendiri.
"Kalau P3 main pecat, yang lain pun hese lebet (susah masuk), kenapa yang ada harus dibuang, dikeluarkan. Sementara yang namanya partai politik harus mendapatkan jamaah, harus mendapatkan pemilih sebanyak-banyaknya," kata dia.
"Yang ada, apalagi tokoh dibuang, itu sangat salah. Artinya, tidak ada pemecatan kader. Adapun reshuffle-reshuffle, itu adalah fitnah di sebuah organisasi. Alhamdulillah Jawa Barat kondusif, DPP juga kondusif," lanjut Uu.
