Pemda di Jabar Diminta Alokasikan 7,5 Persen APBD 2027 untuk Infrastruktur
- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menginstruksikan seluruh pemda kabupaten dan kota mengalokasikan 7,5% APBD 2027 untuk pembangunan infrastruktur agar selaras dengan prioritas provinsi.
- Pendanaan diarahkan dari pendapatan pajak kendaraan bermotor yang dikembalikan ke masyarakat melalui pembangunan jalan, trotoar, halte, taman, hingga drainase di tiap daerah.
- Dedi menegaskan tidak akan menyetujui RAPBD tanpa alokasi 7,5% tersebut dan memastikan program tetap berjalan meski terjadi penurunan transfer keuangan daerah.
Bandung, IDN Times - Gubernur Provinsi Jawa Barat, Dedi Mulyadi menginstruksikan agar seluruh pemerintah kabupaten dan kota mengalokasikan 7,5 persen anggaran APBD 2027 untuk infrastruktur. Hal itu dilakukan agar adanya keselarasan prioritas pembangunan di Jabar.
Menurutnya APBD provinsi harus linear dengan APBD kabupaten/kota guna membangun kesamaan visi pembangunan. Apalagi, saat ini kondisi anggaran tengah memprihatinkan di tengah pemotongan transfer keuangan daerah, sehingga kerap menjadi alasan daerah untuk menahan belanja publik.
"Sudah deh, kita sama-sama prihatin. Bupati wali kota, sama saja gubernur juga tengah prihatin. Tapi jangan ngomong anggaran kurang, sama saja," ujar Dedi, Kamis (16/4/2026).
1. Pemda di Jabar wajib mengalokasikan 7,5 persen APBD 2027
Alokasi 7,5 persen sendiri direncanakan akan dikejar dari target pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak kendaraan bermotor yang harus kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan jalan. Hal ini pun sempat disampaikan dalam Musrenbang kemarin.
"Maka ketaaan bupati wali kota menganggarkan 7,5 persen anggaran belanja daerahnya untuk kepentingan infrastruktur jalan adalah sebuah keharusan," ucapnya.
2. Dedi Mulyadi ancam rekomendasi RAPBD tidak akan diteken
Dedi berencana mencermati rancangan APBD 2027 dari setiap kabupaten kota agar penyelarasan ini terwujud. Sebab, jika kemantapan jalan di sebuah daerah sudah baik, kata dia, anggaran tersebut kemudian akan dialokasikan untuk pembenahan trotoar, halte, taman hingga drainase kabupaten kota.
"Nah itu terkoneksikan, kalau nggak 7,5 persen maka saya tidak akan menandatangani rekomendasi RAPBD," katanya.
Lebih lanjut, Dedi meyakini langkah bisa mewujudkan konektifitas yang solid hingga tingkat desa, sehingga masyarakat di pedesaan tidak mengeluhkan lagi kualitas jalan desa yang buruk.
3. Jangan sampai masyarakat desa ketinggalan infrastruktur
Saat ini, kata dia, anggaran desa mengalami penurunan, sehingga provinsi dan kabupaten kota harus turut menyelesaikan masalah yang dialami masyarakat desa.
"Jangan sampai masyarakat desa mengalami ketertinggalan layanan infrastruktur pemerintah. Mereka berhak untuk mendapat hidup dan infrastruktur yang layak seperti pusat kota," ucapnya.
Dedi memastikan rencana ini tidak akan terganggu dengan adanya penurunan TKD bahkan dana bagi hasil yang belum dibayarkan.
"Apa pun yang dialami oleh provinsi tidak akan menyurutkan kami untuk terus bekerja, melayani masyarakat, dan meningkatkan anggaran layanan publik kita. Tidak akan pernah terkurangi, bahkan terus meningkat," kata dia.
