Tolak Regulasi, Petani Tembakau Jabar Minta Perlindungan Prabowo

Dalam pertemuan tersebut, petani dari sejumlah sentra produksi seperti Garut, Sumedang, Kabupaten Bandung, Kuningan, Pangandaran, Tasikmalaya, Majalengka, dan Cirebon menyampaikan sikap bersama terhadap rancangan kebijakan yang sedang dibahas pemerintah. Mereka sepakat menandatangani deklarasi penolakan atas berbagai rancangan aturan tersebut dan meminta perlindungan pada Presiden Prabowo agar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tidak mengkhianati berbagai upaya yang dilakukan untuk mensejahterakan petani lewat berbagai program prioritas Pemerintah.

Menurut Sambas, selama ini hasil budidaya petani tembakau masih terserap industri hasil tembakau sehingga perubahan aturan dinilai perlu mempertimbangkan kondisi di lapangan.

“Tembakau merupakan sumber ekonomi petani dan sampai saat ini hasil budidayanya masih diserap industri,” kata dia.

Sambas menilai sektor pertembakauan di Jawa Barat memiliki karakter yang berbeda dibanding daerah lain karena didukung kondisi geografis dan keberagaman varietas lokal.

Ia menyebut Jawa Barat memiliki sejumlah varietas tembakau yang telah dikembangkan dan diakui secara resmi. Selain itu, terdapat komoditas unggulan dari Sumedang yang telah memiliki sertifikasi indikasi geografis.

“Jawa Barat punya 14 varietas tembakau lokal unggulan yang telah dilepas Kementerian Pertanian. Ada juga komoditas unggulan asal Sumedang yang sudah memiliki sertifikat indikasi geografis,” ujar Sambas.

Sementara itu, Ketua DPC APTI Sumedang, Otong Supendi mengatakan sektor pertembakauan masih menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat di daerahnya.

Menurut dia, banyak wilayah di Sumedang yang menggantungkan aktivitas ekonomi pada budidaya tembakau karena kondisi tanah dan iklim yang mendukung. Ia berharap proses penyusunan kebijakan dapat mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi petani.

“Hampir di setiap kecamatan di Sumedang kondisi tanah dan iklimnya cocok untuk pertumbuhan tanaman tembakau. Produksi daun tembakau di Sumedang juga cukup besar sehingga dampaknya akan dirasakan langsung masyarakat,” ujar Otong.