Tak Berkembang Bertahun-tahun, RSUD Patrol Kini Diambil Jabar

KDM menargetkan rumah sakit tersebut berkembang menjadi pusat rujukan kesehatan baru di kawasan utara provinsi. Dengan status baru sebagai rumah sakit provinsi, ruang pengembangan dinilai akan lebih terbuka dibanding ketika masih berada di bawah pengelolaan pemerintah daerah tingkat kabupaten.

Menurutnya, kapasitas fiskal pemerintah provinsi memungkinkan percepatan peningkatan sarana kesehatan yang selama ini membutuhkan dukungan anggaran besar.

"Penguatan fasilitas medis, penambahan layanan spesialis, hingga modernisasi peralatan kesehatan menjadi bagian dari agenda yang akan dilakukan secara bertahap," ujar KDM

Pemerintah provinsi juga memandang kebutuhan layanan kesehatan di jalur Pantura terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi kawasan tersebut.

Karena itu, kata KDM, kehadiran rumah sakit dengan kapasitas lebih besar dianggap penting untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rumah sakit rujukan yang lokasinya relatif jauh.

"Selain memperluas akses layanan, pengembangan rumah sakit diharapkan mampu mempercepat penanganan pasien yang membutuhkan perawatan lanjutan tanpa harus dirujuk ke kota lain," katanya.

Dari sisi Pemerintah Kabupaten Indramayu, pengalihan pengelolaan rumah sakit dipandang dapat memberikan ruang fiskal yang lebih longgar.

Bupati Indramayu, Lucky Hakim mengatakan, pembiayaan fasilitas kesehatan berskala besar membutuhkan dukungan anggaran yang tidak sedikit, sementara pemerintah daerah juga harus memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan lainnya.

Ia menyebutkan, sebagian tanggung jawab pembiayaan operasional dan pengembangan rumah sakit tidak lagi ditanggung APBD kabupaten.

"Ini membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran ke sektor lain yang juga membutuhkan perhatian, seperti infrastruktur dasar dan pelayanan publik," ujarnya.

Kebijakan itu juga diharapkan dapat menciptakan pembagian peran yang lebih jelas antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan layanan kesehatan.

KDM menilai, pengelolaan rumah sakit yang melayani kebutuhan masyarakat lintas kabupaten akan lebih efektif apabila berada dalam satu sistem yang terintegrasi.

Melalui model tersebut, proses perencanaan pengembangan layanan dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi tanpa terhambat perbedaan kewenangan antarpemerintah daerah.

Ia mengatakan langkah yang ditempuh bukan semata-mata perubahan status administratif atau perpindahan aset.

"Tujuan utama kebijakan tersebut adalah membangun sistem layanan kesehatan yang lebih efisien dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang," ujar KDM.