SPMB 2025: SMA Swasta di Jabar Kurang Peminat
- Penurunan peminat sekolah swasta dalam SPMB tahap I di Jawa Barat
- Faktor penyebabnya antara lain preferensi masyarakat terhadap sekolah negeri, adanya kuota khusus domisili, dan ketersediaan sarana prasarana
- Disdik Jabar berencana meningkatkan jumlah rombongan belajar untuk memfasilitasi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah
Bandung, IDN Times - Forum Kepala Sekolah SMA Swasta Jawa Barat (FKSS Jabar) mengklaim adanya penurunan siswa yang masuk sekolah swasta dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahap I. Ada beberapa faktor yang membuat sekolah swasta kurang diminati.
Ketua Umum FKSS Jabar, Ade D. Hendriana mengatakan, persoalan ini terjadi setiap tahunnya dan ini harus menjadi perhatian dari pemerintah. Meskipun sekolah swasta menerima siswa lebih awal, nyatanya tetap saja sepi dan akhirnya tutup beroperasi.
Menurutnya ada tiga faktor yang membuat sekolah swasta SMA sepi peminat, pertama masyarakat lebih memilih sekolah negeri dalam SPMB. Selain itu adanya kuota khusus domisili bagi kecamatan yang tidak memiliki SMAN.
"185 sekolah dan Kecamatan yang padat penduduk ada 31 sekolah dengan jumlah keseluruhan ada 216 Sekolah. Belum lagi adanya RKB 776, Rehab 207, Unit Sekolah Baru 16 dan DAK dari Pemerintah Pusat," kata Ade melalui keterangan resminya, Senin (23/6/2025).
1. Penambahan rombel bakal jadi ancaman
Dasar adanya kuota khusus menurut Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat adalah Permendikbudristek nomor 47 Tahun 2023 tentang standar pengelolaan pendidikan pasal 8 ayat 4 huruf f (pengecualian) dan Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Nomor 071/H/M/2024.
"Memang diperbolehkan menambah kuota peserta didik menurut Permendibud ristek No 47 Tahun 2023 Pasal 8 ayat 4 huruf f tapi harus diperhatikan juga pasal 8 ayat 6 huruf b yaitu ketersedian sarana prasarana," katanya.
Sementara, 216 sekolah tersebut Dapodiknya akan merah overload karena maksimal 12 rombel dengan jumlah 432 siswa. Sedangkan 216 sekolah itu, kata dia masing-masing kuotanya 504 siswa dan harus memperhatikan kenyaman siswa dalam proses belajar mengajar serta memperhatikan masa depan siswa.
"Terutama bagi sekolah negeri yang menerima siswa melebih kapasitas ruangan yang ada. Sebab bila jumlah rombelnya over load (melebihi kapasitas), maka berpotensi menjadikan situasi belajar yang tidak kondusif dan sulit melakukan evaluasi yang komprehensif," jelasnya.
2. Penambahan rombel terkesan memaksakan
Dengan kondisi ini, FKSS Jabar mendorong pemerintah membuat kebijakan yang spesifik untuk memantau jumlah siswa yang masuk setiap sekolah. Jangan sampai nantinya melebihi kapasitas, dan minim fasilitas, minim guru, hingga akan berdampak pada kualitas sekolah.
Disdik Jabar juga perlu melakukan analisis potensi siswa yang akan masuk setiap wilayah. Seharusnya, kata Ade, jumlah siswa itu dibagi dengan ketersediaan sekolah yang ada agar bisa membuat pemetaan ketersediaan sekolah dan tidak menumpuk pada sekolah negeri saja.
"Dilaksanakan sesuai juknis SPMB. Tidak ada lagi sistem-sistem yang lain seperti memaksakan penambahan rombel di sekolah negeri," ucapnya.
3. Pemprov Jabar tambah rombel khusus masyarakat tidak mampu
Dalam SPMB tahap I tahun ini, Disdik Provinsi Jawa Barat mengumumkan dari 373.311 orang pendaftar hanya 210.912 siswa yang diterima untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB di Jawa Barat.
Para pendaftar mayoritas memilih sekolah negeri sebanyak 370.115 orang, sementara ke sekolah swasta tercatat hanya 3.196 pendaftar, dan yang diterima 210.912 siswa. Rinciannya; 204.676 di sekolah negeri, 6.236 di sekolah swasta.
Untuk SPMB tahap II akan digelar pada 24 Juni hingga 1 Juli 2025. Di tahap ini, pendaftaran akan difokuskan melalui jalur prestasi, dengan alokasi 30 persen untuk SMA dan 35 persen untuk SMK.
Sementara untuk Sekolah Luar Biasa (SLB), pendaftaran tidak mengacu pada jalur prestasi atau zonasi, melainkan mempertimbangkan kebutuhan khusus calon siswa berdasarkan hasil diagnosa oleh tim ahli.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini tengah berencana meningkatkan jumlah rombongan belajar (Rombel) pada tahun ajaran baru 2025/2026. Hal ini dilakukan untuk memfasilitasi para siswa dari keluarga berpenghasilan rendah tetap diterima di sekolah negeri.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jabar Herman Suryatman mengatakan, rencana ini sudah disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti saat pertemuan beberapa hari kemarin.
"Sekarang ada sekolah yang romblenya 36 orang, Menteri memberikan ruang bisa bahkan sampai 50 orang. Kami sedang hitung, dan tentu ini kami dedikasikan untuk anak-anak yang miskin dengan tetap memberikan ruang sekolah swasta," ujar Herman, Kamis (19/6/2025).
Herman menjelaskan, rencana ini masih dalam pembahasan sekaligus menunggu hasil evaluasi secara keseluruhan dari SPMB. Namun yang pasti, Pemprov Jabar ingin memberikan ruang lebih terhadap keluarga dengan penghasilan rendah tetap bersekolah di negeri.
"Administrasinya juga sudah dilayangkan dan setelah itu kami dibimbing oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk tindak lanjut, salah satunya alternatif untuk yang optimasi sekolah negerinya bagi yang miskin dengan penambahan jumlah siswa pada rombongan belajar," ujarnya.
