Spanduk Kritikan ke Dedi Mulyadi Lumrah di Negara Demokrasi
- Spanduk protes terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi muncul di Kota Bandung dengan tulisan 'KDM Lain Bapak Aing' dan sudah hilang pada Minggu (11/5/2025).
- Guru Besar FPIPS UPI Cecep Darmawan melihat spanduk protes sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat atas kinerja pemerintah yang wajar dalam konteks demokrasi.
- Dedi Mulyadi tidak terpancing dengan protes tersebut dan meresponsnya dengan dewasa, meskipun beberapa kebijakan kontroversialnya menuai kritik dari masyarakat.
Bandung, IDN Times - Beberapa hari lalu, bermunculan spanduk protes yang ditunjukkan kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Salah satunya spanduk itu muncul di Kota Bandung dengan tulisan ‘KDM Lain Bapak Aing (KDM Bukan Bapak Saya)’ dipasang di sejumlah ruas utama.
Namun, pada Minggu (11/5/2025) spanduk tersebut sudah hilang dan tidak lagi terpajang, misalnya yang sempat ada di Jalan LLRE Martadinata tepatnya di depan Taman Pramuka. Spanduk dengan latar warna putih lengkap dengan siluet wajah Dedi Mulyadi semula terpajang di simpang Jalan LLRE Martadinata pada Jumat (9/52025).
Pengendara dan pejalan kaki yang melintas pun bisa melihat dengan jelas spanduk itu sebab berada di posisi yang strategis. Namun hari ini, spanduk itu sudah tidak lagi terpasang. Belum diketahui siapa pihak yang memasang spanduk protes tersebut.
Guru Besar sekaligus Dekan FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan, melihat munculnya spanduk protes itu merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat atas kinerja pemerintah. Hal seperti ini lumrah sebab Indonesia merupakan negara demokrasi yang mana setiap warga negara berhak berpendapat.
“KDM (Kang Dedi Mulyadi) ini banyak program-program yang sifatnya terobosan ya, menurut saya mungkin ada pihak-pihak yang selama ini ‘nyaman’, dengan program-program itu merasa jadi tidak nyaman atau mungkin terganggu pihak-pihak tertentu,” kata Cecep.
1. Harus dibayar dengan kinerja
Menurut Cecep, dalam konteks demokrasi hal seperti ini wajar saja ketika ada pihak lain yang tidak sejalan pandangannya. Maka, pemerintah daerah khususnya kepala daerah pun tidak harus bereaksi berlebihan.
Cecep menyoroti cara Dedi Mulyadi sebagai pemimpin daerah merespons gelombang protes yang datang kepadanya. Dedi, kata Cecep, tidak terpancing dengan protes-protes yang ada, termasuk melalui spanduk.
“Pak Dedi tidak terpancing ya. Lebih dewasa menurut saya KDM. Jadi saya salut tidak terpancing. Berlanjut saja sih program-programnya selama itu diyakini baik untuk masyarakat, menurut saya yang kontra terhadap itu ya biasa saja bagian dari demokrasi,” jelasnya.
2. Istilah Bapak Aing kerap dikaitkan dengan Dedi
Belakangan, panggilan ‘Bapak Aing’ memang kerap diteriakkan simpatisan Dedi Mulyadi atau warga dalam kunjungan orang nomor satu di Jabar itu ke suatu daerah. Kejadian seperti ini tidak hanya terjadi di Kota Bandung, sebelumnya spanduk protes dengan tulisan menyindir juga terpasang di Kabupaten Cirebon.
Warga memasang spanduk berisikan kritikan pedas di sepanjang jalan yang akan dilalui rombongan gubernur pada Rabu (7/5/2025).Salah satu spanduk yang mencolok bertuliskan ‘Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Lain Bapak Aing, Tapi Bapak Tiri. Jalan Cirebon Timur Rusak Parah Pak!!’
3. Ada program Dedi yang dianggap kontroversial
Dedi Mulyadi yang merupakan mantan Bupati Purwakarta ini memang sedang naik daun dengan berbagai kebijakan yang dibuat. Namun kebijakannya tidak sedikit yang dianggap tidak tepat. Berikut sejumlah gagasan dan kebijakan kontroversial Dedi Mulyadi:
1. KB Pri Jadi Syarat Bansos
2. Pengiriman Anak ke Barak Militer
3. Pembentukan Satgas Antipremanisme
4. Larangan Wisuda TK hingga SMA
5. Larangan Study Tour
6. Larangan Adanya Kegiatan Berenang Siswa
