Dedi Mulyadi Moratorium Izin Wisata dan Perumahan di Area Hutan Jabar

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Sebelumnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan. Dalam Pergub tertulis beberapa langkah yang dilakukan Gubernur Jawa Barat untuk mengendalikan alih fungsi lahan, salah satunya melakukan pengawasan.

Pengawasan dilaksanakan dalam rangka keberlangsungan dan keberlanjutan fungsi lahan, keberlangsungan kawasan lindung dan fungsi ekologis.

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Selain mengawasi, Dedi juga mengembalikan fungsi lahan sesuai peruntukkannya. Langkah tersebut dilakukan melalui pembinaan kepada pemegang hak atas tanah serta kolaborasi dengan pemilik tanah.

Gubernur menyediakan sumber daya, meliputi sarana, sumber daya manusia dan pendanaan, untuk pengendalian dan pemulihan alih fungsi lahan. Selanjutnya, gubernur mengawasi pengendalian alih fungsi lahan yang dilaksanakan perangkat daerah terkait.

Dedi Mulyadi menyoroti bencana alam yang terjadi di wilayah Kota Bogor pada Senin (4/5/2026) diduga karena cuaca ekstrem. Laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor mencatat sebanyak 26 kejadian bencana banjir, tanah longsor, hingga atap rumah ambruk.

Menurutnya peristiwa bencana alam ini tak hanya dipicu cuaca ekstrem, melainkan adanya kerusakan tata ruang di wilayah Bogor. Hal itu turut membuat dampak signifikan di wilayah Jakarta.

"Saya sangat memahami berbagai problem kerusakan alam di Kabupaten Bogor. Banyak banjir dan longsor itu disebabkan perubahan tata ruang," ujar Dedi, Selasa (5/5/2026).

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Menurut Dedi, lahan hijau yang seharusnya berfungsi sebagai resapan air dan penahan longsor kini banyak dialihfungsikan, termasuk menjadi kawasan permukiman. Perubahan tersebut terjadi dalam skala luas sejak kebijakan tata ruang sebelumnya. Dampaknya, kata Dedi, tidak hanya dirasakan di Bogor, tetapi merambat ke wilayah lain di hilir.

"Bogor itu bukan hanya untuk masyarakat Bogor. Bogor menjaga Bekasi, Karawang, hingga Jakarta," tegasnya.

Lebih lanjut, Dedi turut menyoroti kawasan Sukamakmur yang dinilai mengalami perubahan signifikan. Perbukitan di wilayah tersebut banyak berubah menjadi perumahan, sehingga memperbesar risiko longsor dan meluapnya aliran sungai yang berdampak hingga ke daerah bawah.

Ia menegaskan, pemulihan tata ruang menjadi kunci untuk melindungi kawasan aglomerasi yang lebih luas, termasuk Jakarta, dari ancaman banjir berulang. Dedi pun mengajak seluruh pihak untuk menghentikan eksploitasi ruang yang mengabaikan aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan.

"Kalau ingin Bogor, Bekasi, Karawang sampai Jakarta terbebas dari bencana, mari kita jaga Bogor agar tidak hanya menjadi pusat eksploitasi, tetapi tetap mempertahankan keasrian alamnya," jelasnya.