Setahun Kepemimpinan KDM-Erwan: Banyak Kebijakan yang Temporer
- Survei Indikator Politik menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur Dedi Mulyadi mencapai 95,5 persen setelah satu tahun memimpin Jawa Barat.
- Pengamat UNPAR, Kristian Widya Wicaksono, menilai hasil survei tersebut masih berbasis persepsi masyarakat dan belum mencerminkan tata kelola pemerintahan berbasis bukti.
- Kristian menyoroti kebijakan KDM yang cenderung temporer serta perlunya evaluasi menyeluruh terhadap konsistensi perencanaan, koordinasi birokrasi, dan efektivitas sistem pemerintahan daerah.
Bandung, IDN Times - Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Peneliti pada Center for Policy and Management Studies (CMPS) Unpar, Kristian Widya Wicaksono turut memberikan komentar mengenai tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap Gubernur Dedi Mulyadi alias KDM selama satu tahun memimpin Jawa Barat yang dirilis baru-baru ini.
Menurutnya, kinerja kepala daerah tidak serta-merta dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan. Dia mengatakan, survey yang dilakukan itu baru mengenai tingkat kepuasan masih berdasar pada persepsi masyarakat, bukan berbasis pada pendekatan bukti.
Adapun survei ini dilakukan oleh Indikator Politik yang mana menyampaikan bahwa kepuasan publik atas kinerja Dedi mencapai sebesar 95.5 persen, atau sangat tinggi, jika dibandingkan dengan temuan pada bulan Mei tahun lalu.
"Hasil survey itu mengatakan sekitar 95 persen tingkat kepuasan, nah saya rasa tingkat kepuasan itu basisnya persepsi. Ini saya garis bawahi dulu ya, bukan berbasis pada pendekatan tata kelola sektor berbasis bukti, karena kalau tata kelola sektor publik berbasis bukti kita harus ada ukuran-ukuran yang jelas," kata Kristian saat dihubungi, Sabtu (21/2/2026).
1. Bukan populer atau tidak, tapi efektif atau tidak
Seperti arah kebijakan, kinerja kelembagaan, konsistensi perencanaan dengan penganggaran, hingga dampak kebijakan yang diputuskan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dari semua itu publik juga harus melihat bagaimana kondisi sebenarnya di lapangan.
"Karena yang dinilai itu bukan hanya persepsi terhadap kepemimpinan dari Kang Dedinya saja, misalnya. Tentunya harus melihat dari sisi arah kebijakan, dari kinerja kelembagaan, dari konsistensi perencanaan dengan penganggaran, baru kemudian kita bicara (keberhasilan) ada buktinya," kata Kristian.
"Jadi kalau menurut saya bukan populer atau tidak ya, artinya kalau populer iya bisa sampai 95,5 persen. Tetapi pertanyaan kritisnya adalah efektif atau tidak secara sistem? Nah, ini yang menurut saya perlu menjadi catatan kritis," ujarnya.
2. Benang berah janji saat kampanye dan juga RPJMD belum terlihat jelas
Kendati begitu, Kristian mengatakan penilaian berdasarkan kepuasan publik merupakan hal yang sah dilakukan. Sebab kinerja kepala daerah dinilai berdasarkan apa yang dirasakan oleh masyarakat.
"Itu sah-sah saja, jadi itu kan pertanyaannya seberapa puas terhadap kepemimpinan Dedi Mulyadi, masyarakat menyatakan sangat puas, oke lah dari situ. Tapi dari sisi tata kelola berbasis bukti, ceritanya mungkin bisa lain," katanya.
Mengenai apa yang dapat dinilai dalam satu tahun kerja para kepala daerah, khususnya di Pemerintah Provinsi Jawa Barat salah satunya ialah implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Karena saya belum melihat benang merah yang tegas antara janji politik dengan RPJMD-nya. Kemudian prioritas kebijakan yang terlihat dalam APBD, khususnya di APBD 2026 ini,"katanya.
3. Banyak kebijakan yang bersifat temporer
Selain itu, dari segi administrasi publik, Kristian merasa, masih ada rasa ketidak percayaan dari para pemimpin terpilih terhadap birokrasi yang sudah ada didalam pemerintahan.
"Kalau kami menyebutnya dengan istilah selected political leader, ini tidak menaruh kepercayaan terhadap birokrasi yang sudah ada. Kalau di tingkat provinsi Jawa Barat buktinya sudah jelas, ketika Kang Dedi menarik sejumlah unsur birokrasi dari pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk ditempatkan di pemerintah Provinsi Jawa Barat," katanya.
Oleh sebab itu, dalam satu tahun masa kerja ini, perlu bagi masyarakat untuk melihat sebuah kebijakan tidak dari personalnya saja, karena sebuah kebijakan tidak hanya dihasilkan oleh kepala daerah saja.
"Nah, ini yang (harus) hati-hati dalam politik mungkin kita melihatnya pencitraan personal. Tetapi dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan kita melihatnya dalam kerangka kinerja institusi lembaga pemerintah daerah," ucapnya.
Maka, ia pun berpendapat, penilaian keberhasilan terhadap kepala daerah selama satu tahun ini tidak dapat dilihat secara parsial, melainkan perlu dilihat secara komprehensif atau secara menyeluruh.
"Termasuk bagaimana cross cutting tentang stabilitas tata kelola lintas perangkat daerah, koordinasi yang ada di dalamnya. Apakah Kang Dedi sudah berhasil membangun sistem koordinasi dan tata kelola yang terintegrasi antara perangkat daerah yang memungkinkan bagaimana pelaksanaan atau implementasi kebijakan itu bisa berjalan hingga ke akar?" tanyanya.
Lebih lanjut, Kristian menyampaikan, waktu satu tahun masih belum cukup untuk menilai dampak struktural jangka panjang, baik itu di sektor pembangunan, ekonomi dan lain sebagainya.
"Tapi kita sudah bisa membaca aktivitas manajerialnya yang menurut saya sih dari arah kebijakan, banyak yang sifatnya hanya temporer saja gitu. Misalnya kebijakan di bidang pendidikan kita kan pernah kemarin dikagetkan dengan apa pendidikan di barak (militer) tapi kemudian bagaimana keberlanjutannya?" katanya.
"Lalu dari sisi kualitas manajerial kita juga pernah mendengar konflik yang terjadi antara Wakil Gubernur dengan Sekretaris Daerah (Sekda), bagaimana tata manajerialnya? Jadi jangan terfokus hanya pada kepemimpinan Kang Dedi-nya semata, terutama dari citra politiknya tapi dari aspek-aspek yang sifatnya memang terukur dan bisa terlihat di dalam konteks tata kelola penyelenggaraan pemerintahan," kata dia.
