Respons Ono Surono Soal Survei Satu Tahun Kepemimpinan KDM-Erwan
- Publik puas dengan kinerja KDM-Erwan Setiawan, mencapai 95 persen menurut survei Indikator Politik Indonesia.
- Jawa Barat masih memiliki persoalan ekonomi yang belum terselesaikan, fokus pembangunan diarahkan pada infrastruktur dasar dan pergeseran kebijakan anggaran.
- Program Cari Gawe diluncurkan untuk menekan angka pengangguran, sementara pertumbuhan ekonomi harus diimbangi kepastian tata ruang dan pengendalian alih fungsi lahan.
Bandung, IDN Times - Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Ono Surono turut memberikan respons hasil survei Indikator Politik Indonesia atas satu tahun kepemimpinan Dedi Mulyadi (KDM)-Erwan Setiawan. Persoalan ekonomi dinilai masih menjadi Pekerjaan Rumah yang harus diselesaikan.
Dalam survei tersebut publik merasa puas dengan kinerja KDM dan angkanya mencapai 95 persen. Ono Surono menyebut tingginya kepuasan publik patut disyukuri karena legislatif turut berperan dalam kepemimpinan KDM-Erwan.
"95 persen lebih ya Alhamdulillah, karena pemerintah daerah, gubernur dan DPRD menjadi satu kesatuan terkait bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujar Ono, Rabu (18/2/2026).
1. Persoalan perekonomian masih banyak yang belum terselesaikan
Meski begitu, Ono mengakui Jawa Barat masih menyimpan sejumlah persoalan mendasar, terutama di sektor perekonomian. Menurutnya, tantangan tersebut tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat.
"Tapi jujur kita akui, Jawa Barat masih banyak problem yang belum terselesaikan terutama soal perekonomian. Tapi DPRD dan gubernur sudah sepakat menyusun prioritas pembangunan dari tahun pertama sampai 2030 nanti," katanya.
Pada 2025, kata Ono, fokus pembangunan diarahkan pada infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, penerangan jalan umum (PJU), hingga infrastruktur pendidikan yang dinilai belum merata.
"Sehingga tentunya 2025 fokus pada infrastruktur jalan, jembatan, PJU, infrastruktur pendidikan yang tentunya belum semua terselesaikan," ucapnya.
2. Pertumbuhan ekonomi masyarakat di tahun ini akan dipantau serius
Sementara, di 2026 Ono mengatakan, ada pergeseran kebijakan anggaran yang mana APBD diarahkan untuk membantu kabupaten/kota memperbaiki jalan rusak sebagai fondasi penguatan ekonomi daerah.
"Di 2026 sudah ada pergeseran bagaimana APBD bisa membantu kabupaten kota membangun jalan yang rusak dan ini pasti akan berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi," katanya.
"Karena pembangunan infrastruktur yang tidak terpisah akan membentuk pertumbuhan ekonomi masyarakat. Di 2026 kita mulai memperhatikan pertumbuhan ekonomi masyarakat," jelas Ono.
3. Pusat industri baru menjadi harapan untuk membantu penyelesaian kemiskinan
Mengenai program Cari Gawe yang diluncurkan pada 2025 dimana hal itu sebagai salah satu upaya menekan angka pengangguran. Ono menyampaikan, dewan masih terus melakukan pemantauan agar benar-benar dapat mengakomodir para pencari kerja.
"Ini terus kita pantau. Ada beberapa pusat industri baru yang sedang dibangun terutama di kawasan Rebana, sehingga kita ingin pastikan rekrutmen tenaga kerja lebih memprioritaskan masyarakat di kawasan tersebut," ujarnya.
Namun demikian, Ono menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi juga harus diimbangi kepastian tata ruang dan pengendalian alih fungsi lahan. Ia menyebut evaluasi RTRW, moratorium tambang, hingga penataan kawasan industri dan perumahan menjadi langkah penting agar dunia usaha memiliki kepastian.
"Sehingga di Jabar dengan berbagai macam wilayah mana industri, perumahan, pangan, pengendalian atau penataan itu tidak menjadi peruntukan lainnya. Soal moratorium tambang, perumahan harus segera diselesaikan sehingga pengusaha mendapat kepastian mana wilayah yang pasti jadi kawasan industri," katanya.
