Sekolah Swasta di Jabar Kompak Tahan Ijazah Siswa-siswi
Bandung, IDN Times - Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) Jawa Barat (Jabar) memastikan masih melakukan penahanan terhadap ijazah siswa di SMK dan SMA. Hal itu disebabkan masih belum adanya keputusan pasti dari pemerintah provinsi.
Ketua FKSS Jabar, Ade Hendriana mengatakan, mereka sudah bertemu dengan pemerintah provinsi untuk membahas draft nota kesepahaman atau MoU sebagai landasan penyerahan ijazah yang ditahan karena tunggakan biaya itu.
Dalam pertemuan itu, kata Ade, Pemprov Jabar menyanggupi untuk membayar tunggakan biaya pendidikan (SPP) siswa yang ijazahnya ditahan sekolah. Adapun setiap sekolah memiliki nilai sisa tunggakan berbeda-beda. Satu sekolah, kata dia, bisa mencapai Rp5 miliar.
"Ini kan se-Jawa Barat. Nah, ketika angkanya muncul mungkin tidak, bisa terakomodir semua," ujar Ade, Sabtu (1/2/2025).
1. Jumlah tunggakan siswa-siswi bisa mencapai triliunan rupiah
Mengenai berapa banyak jumlah ijazah yang masih ditahan, termasuk besaran tunggakannya, Ade mengaku belum tahu dan mengusulkan untuk didata satu pintu oleh Disdik Jabar agar akurat.
"Jadi enggak setiap SMA swasta membuat pernyataan, makanya satu pintu. Kalau ada pendataan dari Disdik kan nanti ada jumlah berapa triliun. Karena berdasarkan informasi ada satu sekolah mencapai Rp5 miliar. Ini kan se-Jawa Barat," katanya.
2. Ijazah akan diserahkan setelah ada MoU
Sekolah swasta, kata dia, siap menyerahkan semua ijazah siswa setelah ada nota kesepahaman dengan Provinsi Jabar. Dalam draft nota kesepahaman itu, nantinya akan dirincikan berapa kesanggupan Pemprov dan berapa nominal tunggakan di seluruh sekolah swasta di Jabar.
"Sekarang posisi sekolah lagi melakukan pendataan by name by address, berapa tunggakan dan tahun lulusan," ucapnya.
Ade berharap, polemik ijazah yang tertahan, khususnya di sekolah swasta bisa diselesaikan dengan asas keadilan.
"Pada intinya kami sepakat seluruh sekolah swasta SMA/SMK/SLB untuk membagikan ijazah yang tertahan di sekolah setelah MoU itu diteken. Berbeda dengan negeri karena semuanya dari pemerintah," katanya.
3. BPMU dan BOS enggak cukup bayar tunggakan siswa
Disinggung soal penerimaan bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat yaitu BPMU dan BOS, Ade memastikan, hal itu bukan hanya untuk siswa-siswi saja, melainkan beberapa urusan sekolah lainnya. Artinya, hal ini masih belum mampu menutupi tunggakan siswa.
"Kalaupun ada BPMU dan BOS tapi peruntukannya bukan untuk itu juga. Jumlahnya pun kan masih kurang, makanya kekurangan dari dana bantuan itu ya dari SPP. Ke depan tentunya harus ada bantuan yang signifikan terkait dengan ijazah ini. Karena ini pasti akan terus berlanjut," kata dia.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat memeberikan tengat waktu selama 3 Februari 2025 untuk sekolah SMA/SMK/SLB baik swasta dan negeri mengembalikan ijazah para siswa yang masih ditahan.
Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin meminta agar tengat waktu tersebut di patuhi oleh pihak sekolah baik negeri maupun swasta. Ia mengatakan, pemerintah kini masih mencari solusi pengembalian ijazah terutama dari sekolah swasta.
"Untuk yang sekolah negeri mungkin, agar jangan menunda pemberian ijazah. Untuk yang sekolah swasta nanti kami akan bahas bagaimana cara solusinya, kami paham, masih ada penahanan tapi kan apakah tidak ada cara lain?," ujar Bey di Gedung Sate, Kamis (30/1/2025).
"Karena kan ijazah itu kan anak sekolah, mereka memerlukan ijazahnya itu. Jadi kami mohon agar diberikan untuk kepentingan anak-anak itu," ucapnya.
Berdasarkan informasi sementara, sekolah swasta ini masih melakukan penahanan ijazah karena ada beberapa administrasi yang belum diselesaikan oleh para siswa. Bey mendorong agar sekolah swasta turut duduk bersama-sama mencarikan solusinya.
"Atau kita cari solusi bersama jangan sampai ada yang dirugikan. Jadi saya sangat mendukung agar ijazah-ijazah itu diberikan kepada anak-anak lulusannya, dan ke depan kita cari langkah yang lebih baik, agar tidak terjadi tunggakan-tungakan itu," katanya.
