Respons Kuasa Hukum Ade Kunang Soal Adanya Uang Pinjaman ke Sarjan

Menurut I Wayan, ada dua yang menjadi fokus utama dalam persidangan, yakni mengenai status hukum uang yang dipersoalkan oleh JPU dan dugaan adanya pengaturan proyek yang dikaitkan dengan Ade Kuswara Kunang.

"Sudah tidak terbantahkan bahwa uang itu adalah pinjaman. Status hukum uang itu yang penting, karena dari sanalah nantinya dapat ditarik konstruksi hukum apakah peristiwa tersebut masuk kategori suap atau gratifikasi. Sekali lagi, status uang itu adalah pinjaman," ungkapnya.

Selain itu, ia juga menyoroti keterangan Reza selaku ajudan Ade Kuswara Kunang yang dihadirkan untuk mengklarifikasi dugaan adanya perintah dari terdakwa terkait pengaturan proyek dan penentuan pemenang tender.

"Tadi Reza juga sudah memberikan kesaksian bahwa tidak pernah ada perintah dari Pak Bupati untuk menemui kadis-kadis, memerintahkan melalui yang bersangkutan untuk memenangkan pemenang tender tertentu," kata dia.

Sementara itu, mengenai list proyek yang selama ini selalu diungkap dalam dugaan perkara tersebut, ia menyebut bahwa hal tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat Kabupaten Bekasi.

"Tidak ada yang namanya list itu berhubungan dengan pemenang tender, apalagi perintah dari Pak Bupati. List itu murni merupakan aspirasi warga yang kemudian direkomendasikan agar mendapatkan prioritas untuk dianggarkan," imbuhnya.

Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi Ijon Proyek yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, kini kembali mengungkap fakta baru dalam ruang persidangan.

Dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, 22 Juni 2026, satu dari tujuh orang saksi yang dihadirkan yakni Sarjan menyampaikan, bahwa terdakwa Ade Kuswara Kunang sempat meminjam sejumlah uang kepada dirinya.

Melalui keterangannya kepada majelis hakim dan Jaksa Penutup Umum (JPU), Sarjan menyebut bahwa Ade Kuswara meminjam uang hingga sebesar Rp 8 Miliar kepada dirinya melalui mulut Sugiarto.

"Sugiarto menyampaikan kalau Pak Ade mau pinjam uang untuk bayar hutang politik saat maju Pilbup katanya. Kalau tidak salah Rp 8 Miliar," katanya di ruang persidangan.