PT KAI Gusur Rumah Warga di Jalan Anyer, DPRD Jabar Minta Dihentikan!

PT KAI seharusnya mengehentikan terlebih dulu proses penertiban aset miliknya. Sebab, di kawasan itu ada banyak rakyat yang harus diberikan penanganan seperti obat-obatan, sembako dan pakaian.

"DPR RI yang sudah dateng ke sana, Pak Ono dan Pak Nico Siahaan, ini sudah menjadi perhatian publik," ucapnya.

Selain itu, Bedi mengatakan, PT KAI Daop 2 Bandung juga harus memperhatikan anak-anak yang menjadi korban. Sebab, menurutnya saat kejadian penertiban berlangsung banyak anak yang melihat kekerasan saat penggusuran.

"Trauma healing juga harus jadi perhatian. Kalo soal ini (uang penggantian), masa 250 ribu per meter. Yang terkahir, itu barang barang mereka kembalikan, itu hak private orang, ini bisa di pidana,"

"Sampaikan ke KaDaop itu pesan saya, jadi ini bencana kemanusiaan harus segera ditanggulangi," katanya.

DPRD Jabar lebih menyoroti mengenai proses eksekusi yang dilakukan oleh pihak PT KAI. Dikatakannya, dari pengakuan warga proses sengketa masih berlangsung, dan itu harusnya dihormati.

"Saya juga melihat proses negosiasi yang tidak adil serta masalah di lapangan yang menimpa warga itu sangat tidak patut, bagaimana wanita di perlakukan kasar sehingga mengalami luka-luka," jelasnya.

Bedi menegaskan, DPRD Jabar menyerahkan permasalahan ini kepada pihak berwajib. Adapun jika ada praktik di luar aturan dalam proses penggusuran, DPRD Jabar akan bertindak dengan koordinasi dengan yang bersangkutan.

"Jadi kalo proses benar salah, kami percaya terhadap penegak hukum dan pengadilan. Kami ingin memastikan ini tidak ada kesewenang-wenangan," tutupnya.

Diketahui sebelumnya, sebanyak 25 rumah, 40 KK dan 90 Jiwa mengalami penggusuran tanah dan bangunan di RW 04, Jalan Anyer Dalam, Kelurahan Kebonwaru, Kecamatan Batununggal pada hari Kamis, (18/11/2021).