Proyek Penataan Gedung Sate–Gasibu Minim Kajian dan Transparansi

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Parahyangan, Kristian menuturkan, perubahan akses jalan tanpa komunikasi yang jelas dianggap sulit dibenarkan dalam perspektif kebijakan publik. Meski pemerintah daerah punya kewenangan mengatur ruang dan lalu lintas, keputusan seperti ini seharusnya tidak diambil secara sepihak.

"Masalah utamanya bukan sekadar boleh atau tidak, melainkan apakah kebijakan tersebut disusun secara terbuka, rasional, dan berbasis data. Apalagi, perubahan akses jalan menyangkut kepentingan ribuan pengguna setiap hari," kata dia saat dihubungi, Jumat (17/4/2026).

Dalam pendekatan kebijakan berbasis bukti, perubahan seperti ini idealnya didukung data lalu lintas, analisis dampak kemacetan, hingga simulasi rekayasa jalan. Tanpa itu, kebijakan berisiko dipandang sebagai keputusan sepihak yang belum matang.

Kritik juga muncul karena pemerintah dinilai belum melibatkan masyarakat secara optimal sejak awal. Padahal, regulasi seperti Undang-Undang Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi Publik menekankan pentingnya partisipasi warga.

Seharusnya, sebelum kebijakan dijalankan, pemerintah memaparkan secara rinci alasan perubahan, peta arus lalu lintas baru, potensi dampak, hingga jalur alternatif yang disiapkan. Dengan begitu, masyarakat bisa memahami sekaligus memberi masukan.

"Pelibatan publik yang ideal dilakukan sebelum kebijakan menjadi fakta di lapangan. Jika komunikasi baru dilakukan setelah proyek berjalan, maka yang muncul justru kebingungan dan resistensi dari warga," paparnya.

Gelombang penolakan dari masyarakat dinilai tidak boleh dianggap sekadar reaksi emosional. Justru, penolakan bisa menjadi indikator adanya informasi yang belum lengkap atau dampak yang belum terantisipasi.

Respons yang tepat dari pemerintah adalah membuka data, menjelaskan dasar kebijakan, dan bila perlu mengevaluasi ulang desain maupun skema lalu lintas yang direncanakan. Transparansi menjadi kunci agar kepercayaan publik tetap terjaga.

Selain itu, pembentukan forum dialog yang melibatkan dinas teknis, pakar transportasi, dan warga terdampak menjadi langkah penting. Dengan begitu, kebijakan tidak hanya dipertahankan, tetapi juga disempurnakan berdasarkan masukan nyata di lapangan.

Di sisi lain, masyarakat juga didorong menyampaikan penolakan secara tertib dan berbasis data. Mulai dari meminta dokumen kajian, menyusun keberatan tertulis, hingga menawarkan alternatif solusi, menjadi cara efektif untuk memastikan kebijakan publik berjalan lebih akuntabel.