Rencana Menyatukan Gasibu dan Gedung Sate Belum Pernah Dibahas di DPRD
- DPRD Jabar menegaskan rencana penggabungan Lapangan Gasibu dan halaman Gedung Sate belum pernah dibahas secara resmi di Komisi IV maupun forum legislatif lainnya.
- Legislatif meminta Pemprov Jabar menjelaskan detail anggaran Rp15,82 miliar serta memastikan adanya Detail Engineering Design sebelum proyek Plaza Gedung Sate dijalankan.
- Gubernur Dedi Mulyadi ingin menyatukan area Gasibu dan Gedung Sate agar menjadi pusat kegiatan, termasuk upacara kemerdekaan yang sebelumnya digelar di Lapangan Gasibu.
Bandung, IDN Times - Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat Plaza Gedung Sate dengan menggabungkan Lapangan Gasibu dengan halaman kantor Gubernur Dedi Mulyadi ternyata belum pernah dibahas bersama DPRD. Legislatif pun turut mengingatkan mengenai ketertiban administrasi.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Daddy Rohanady mengatakan, berdasarkan informasi yang didapatkannya rencana ini belum pernah dibahas sebelumnya dengan DPRD. Dia pun tidak mengetahui secara jelas rencana tersebut akan seperti apa.
"Itu wacana ya, satu, yang kedua, secara spesifik dibahas di Komisi IV belum pernah. Saya tidak tahu apakah itu kemudian disampaikan di pimpinan atau di mana, saya tidak tahu yang pasti secara spesifik belum pernah di Komisi IV," ujar Daddy, Selasa (14/4/2026).
1. Pemprov Jabar seharusnya melakukan koordinasi terlebih dahulu
Menurut Daddy, rencana ini ada baiknya dibahas bersama dengan DPRD Provinsi Jabar karena menyangkut dengan estetika dari Gedung Sate yang merupakan ikon penting untuk Jawa Barat.
"Kami berharap tentu ada satu selain mekanisme, ada sinkronisasi. Karena kaitannya dengane estetika yang pasti Gedung Sate adalah salah satu heritage. Jadi harus dipikirkan soal unsur itu yang paling utama," ujarnya.
Legislatif, kata Daddy juga perlu mengetahui anggaran yang akan digunakan seperti apa, karena selama ini untuk Plaza Gedung Sate ini belum pernah dibahas secara pasti termasuk dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
"Kemudian bagian lainnya saya kira soal anggaran kemarin tuh sempat menyebut angka Rp15 miliar enggak tahu juga nih karena belum belum detail di Komisi IV bicara soal itu," kata dia.
2. Legislatif perlu tahu DED dan anggaran pastinya
Dalam perencanaan proyek pemerintah termasuk rencana Plaza Gedung Sate, Daddy menjelaskan, tentunya harus berdasarkan detail engineering design (DED), dan itu legislatif perlu mengetahuinya.
"Kalau saya gini sederhananya, satu, kan harus ada DED lebih dulu, yang kedua soal tata urut pembahasan anggaran lah tertib anggaran lah," katanya.
"Yang ketiga, dia tetap bisa di tahun ini tapi mungkin di perubahan, tidak di murni marena seingat saya sekali lagi seingat saya di Komisi IV belum pernah ada pembahasan serius soal ini," katanya.
3. Pemprov Jabar harus punya alasan kuat soal Plaza Gedung Sate ini
Dadi meminta agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa melakukan koordinasi yang lebih baik dengan legislatif, dan harus bisa membeberkan pentingnya pembangunan tersebut untuk apa.
Jangan sampai, kata Daddy turut menjadi perhatian publik seperti waktu pembangunan gapura candi di Gedung Sate.
"Saya kira dari sisi regulasinya harus dibenerinlah karena itu kaitannya dengan anggaran, yang kedua faktor estetika, karena heritage harus kami hitung betul. Kemarin kami baru pagar saja sudah ribut, saya kira harus ada argumentasi yang kuat terkait dengan besaran anggaran maupun soal fisiknya itu sendiri," kata dia.
Anggaran untuk penataan Plaza Gedung Sate kini sudah muncul di laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Dalam laman tersebut tercantum anggaran proyek ini mencapai Rp15,82 miliar berasal dari APBD 2026 di bawah Biro Umum Pemprov Jabar.
Adapun rincian proyek penataan yang akan dilakukan di depan Gedung Sate ini meliputi pekerjaan fisik (e-purchasing) sebesar Rp15,037 miliar, jasa konsultasi perencanaan Rp321,3 juta, dan jasa konsultasi pengawasan Rp464,3 juta. Total keseluruhan mencapai Rp15,82 miliar.
Proyek ini rencananya akan menyambungkan Gedung Sate dengan lapangan Gasibu yang berada di Jalan Diponegoro. Meski begitu, Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman memastikan masih belum mengetahui gambaran proyek ini akan seperti apa.
Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi memiliki keinginan untuk menggeser pusat upacara Hari Kemerdekaan dari Lapangan Gasibu ke halaman depan Gedung Sate. Hal ini disampaikan seusai upacara HUT ke-80 RI, 17 Agustus 2025 lalu.
Menurut Dedi, selama ini Lapangan Gasibu dan Gedung Sate seperti terpisah, dan latar belakang kegiatan di Gasibu justru didominasi bangunan komersial di sekitarnya.
"Saya lihat hari ini kok terpisah banget antara Gasibu dan Gedung Satenya misah. Tapi Gedung Satenya tidak menjadi sentral dari upacara. Bahkan begitu bendera di atas berkibar, di samping benderanya Hotel Pullman, Itu kan penting," katanya.
