Protes Soal PPDB, Ormas dan LSM Bakar Ban di Depan Gedung Sate
Bandung, IDN Times - Kumpulan Ormas dan LSM di Jawa Barat yang tergabung dalam nama Tengah Imah melangsungkan aksi protes di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (11/7/2024). Mereka menuntut agar sistem PPDB diperbaiki tidak sembarang menganulir calon peserta didik.
Berdasarkan pantauan IDN Times masa melakukan aksi dari Kantor Disdik Jabar di Jalan Rajima, Kota Bandung, pada siang hari, kemudian menuju Kantor DPRD Jabar dan berakhir di Gedung Sate dengan membakar ban.
Ketua LSM GMBI, sekaligus koordinator aksi, Mohamad Mashur mengatakan, aksi ini merupakan inisiatif dari berbagai ormas dan LSM yang menginginkan adanya perubahan sistem dalam dunia pendidikan.
"Agenda aksi hari ini yang terdiri dari gabungan organisasi masyarakat dan LSM tujuannya bagaimana merubah sistem dunia pendidikan. Ini bukan kemajuan ini kemunduran," ujar Mashur di sela aksi.
1. Ormas dan LSM jangan jadi kambing hitam
Menurut Mashur, pemerintah sudah saatnya merubah sistem pendidikan yang terjadi. Dian juga turut mengkritik pernyataan Pemprov Jabar yang mengkambing hitamkan Ormas dan LSM dalam proses PPDB Jabar 2024.
Lanjut Mashur, Ormas dan LSM dalam PPDB 2024 ini hanya memberikan bantuan terhadap para calon peserta didik yang masih kesulitan untuk bersekolah. Hal itu menurutnya jangan diartikan sebagai titipan dengan ada transaksi uang.
"Satu jangan lah Ormas dan LSM jadi kambing hitam, harusnya mereka sadar dengan adanya gejolak penitipan, bukan menitipkan membayar uang tidak, kami ormas dan LSM membantu keluarga," katanya.
2. Banyak orangtua yang curhat ke ormas dan LSM
Dalam proses PPDB Jabar 2024 ini, dirasakan Mashur banyak orangtua calon peserta didik yang datang ke LSM dan ormas untuk membantu agar anaknya mendapatkan pendidikan yang layak. Sehingga dia meminta agar Pemprov Jabar tidak salah mengartikan.
"Orangtua calon peserta didik nangis, masuk dunia pendidikan sulit, kami terpanggil kami bersyukur masih banyak anak mau berendidikan," tuturnya.
Belum lagi soal ada banyak peserta PPDB yang dianulir oleh Disdik Jabar. Menurutnya hal itu justru membuat para peserta didik jatuh mentalnya.
"Sekarang kena mentalnya karena dianulir dalam proses PPDB. Mentalitas anak bisa dibayangkan sepeti apa, jangan seperti itu (menganulir)," katanya.
3. Minta ada kebijakan lain dari Pemprov Jabar
Mashur menambahkan, jika pemerintah mengingat regulasi sesuai maka aturan juga harus jelas. Sebab selama ini Ormas dan LSM hanya membantu para calon peserta didik yang kesulitan bukan untuk kepentingan pribadi.
"Hari ini organisasi masyarakat yang tergabung dalam tergabung dalam Tengah Imah di antaranya Pemuda Pancasila, AMS, Manggala, Gajah Putih, Gibas kita perjuangkan anak bangsa bukan kepentingan pribadi atau kelompok," katanya.
"Karena sistem yang membatasi, kalau ada regulasi mari libatkan organsisasi masyarakat jangan sampai kisruh kembali," katanya.
Untuk diketahui, Disdik Jawa Barat mendapati oknum pejabat, Aparat Penegak Hukum (APH) hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang hendak menitipkan kursi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024.
Plh. Kepala Disdik Jawa Barat, Ade Afriandi mengatakan, titipan kursi ini dilakukan para pejabat dan APH hingga LSM dengan langsung meminta kepadanya hingga satuan pendidikan.
"Bukan ditemukan, tapi ada (mencoba menitipkan). Jangankan ke kepala sekolah, ke wakil kepala sekolah juga ada, ke saya juga ada (yang mencoba menitipkan). Itu juga lengkap ya dari APH sampai juga ormas, LSM," ujar Ade, Sabtu (6/7/2024).
Ade menuturkan, dalam praktiknya para oknum ini mencoba menitipkan beberapa orang ke sekolah tertentu. Meski begitu, praktik ini sendiri bisa dicegah selama proses PPDB tahap I dan dua yang telah selesai digelar sejak akhir 3 Juni hingga 5 Juli 2024.
"Tapi ada yang satu orang itu (menitipkan) 168 siswa. Ada yang satu orang titipanya sepuluh siswa, ada yang 20, ada yang 40, ada yang seratusan," tuturnya.
