Pos Properti Raih ISO 37001 untuk Cegah Suap di Pengadaan Barang

18 Sep 2026, 16:26 WIBKota Bandung3 min read

Yogi Pasha

News

Channel

Add Us on Google

Pos Properti Raih ISO 37001 untuk Cegah Suap di Pengadaan Barang

Graha Pos Indonesia (Dok. Istimewa)

Intinya Sih

Gini Kak

Sisi Positif

PT Pos Properti Indonesia meraih sertifikat SMAP SNI ISO 37001:2025 dari TÜV NORD Indonesia untuk proses pengadaan barang dan jasa, area yang rentan suap dan pengaturan proyek.
Sertifikasi berlaku 18 Agustus 2026 hingga 17 Agustus 2028, setelah audit menyatakan sistem perusahaan memenuhi standar untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menangani potensi penyuapan.
Perusahaan membuka Whistleblowing System bagi karyawan, mitra, dan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran secara rahasia, sebagai penguatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas bisnis.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pos Properti mendapat sertifikat untuk membantu mencegah suap saat membeli barang dan jasa. Sertifikat ini dari TÜV NORD Indonesia dan berlaku sampai 2028. Pos Properti juga membuka tempat laporan lewat email, WhatsApp, dan formulir online. Karyawan, teman kerja, dan masyarakat bisa melapor. Nama pelapor akan dirahasiakan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Sertifikasi ISO 37001 pada pengadaan menunjukkan Pos Properti memilih memperkuat pengawasan di area yang paling rentan terhadap suap. Kebijakan, prosedur, dan kanal pelaporan yang terbuka bagi karyawan, mitra, serta masyarakat menciptakan dasar yang lebih terstruktur bagi transparansi, akuntabilitas, dan penanganan dugaan pelanggaran secara objektif.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bandung, IDN Times – Di tengah masih tingginya kasus korupsi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Indonesia, PT Pos Properti Indonesia memperkuat sistem pengendalian antisuap pada salah satu area bisnis yang paling rentan terhadap penyimpangan.

Anak usaha PT Pos Indonesia (Persero) tersebut meraih sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2025 dari PT TÜV NORD Indonesia untuk ruang lingkup Proses Pengadaan Barang dan Jasa pada Procurement Department.

Langkah itu menjadi relevan karena sektor pengadaan masih menjadi salah satu titik rawan korupsi di Indonesia. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sekitar 25 persen kasus korupsi yang ditangani sepanjang 2004–2025 berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, mulai dari praktik suap hingga pengaturan proyek.

Pos Properti menilai penguatan sistem pengendalian pada sektor pengadaan penting untuk memastikan proses bisnis berjalan lebih transparan, akuntabel, dan terhindar dari potensi konflik kepentingan.

Chief Business Development and Hospitality Officer sekaligus Plt Chief Financial Officer Pos Properti Indonesia, Endro Tjahjono, mengatakan implementasi SMAP merupakan bagian dari komitmen perusahaan memperkuat tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).

“Implementasi SMAP merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menerapkan Good Corporate Governance dan mendukung upaya melawan korupsi di segala lini,” ujar Endro dalam keterangan tertulisnya.

1. Sertifikasi diberikan untuk area yang paling rentan terhadap praktik suap

Ilustrasi suap. (IDN Times/Arief Rahmat)

Berbeda dengan sertifikasi yang mencakup seluruh organisasi, Pos Properti Indonesia memilih fokus pada proses pengadaan barang dan jasa yang berada di bawah Procurement Department.

Pilihan ruang lingkup tersebut dinilai strategis karena proses pengadaan selama ini menjadi salah satu area yang paling sering bersinggungan dengan risiko penyuapan, gratifikasi maupun pengaturan proyek.

Berdasarkan hasil audit, penilaian dan keputusan yang mengacu pada ISO/IEC 17021-1:2015, perusahaan dinyatakan telah mengoperasikan sistem manajemen yang memenuhi persyaratan SNI ISO 37001:2025.

Sertifikasi tersebut berlaku mulai 18 Agustus 2026 hingga 17 Agustus 2028.

Melalui sistem tersebut, perusahaan menerapkan berbagai kebijakan, prosedur dan mekanisme pengendalian untuk mengidentifikasi, mencegah serta menangani potensi penyuapan dalam proses bisnis yang berada dalam ruang lingkup sertifikasi.

2. Pos Properti buka kanal pelaporan dugaan penyuapan

ilustrasi call center (freepik.com/freepik)

Selain memperkuat pengendalian internal, Pos Properti Indonesia juga menyediakan Whistleblowing System (WBS) yang dapat digunakan oleh karyawan, mitra kerja maupun masyarakat.

Kanal tersebut disiapkan untuk menerima laporan dugaan pelanggaran, mulai dari praktik penyuapan, gratifikasi, pelanggaran etika hingga berbagai bentuk penyimpangan lainnya.

Perusahaan menyatakan identitas pelapor akan dijaga kerahasiaannya dan setiap laporan akan ditindaklanjuti secara profesional serta objektif.

Masyarakat maupun pihak yang berkepentingan dapat menyampaikan laporan melalui email, layanan WhatsApp maupun formulir pengaduan daring yang telah disediakan perusahaan.

Keberadaan WBS dinilai menjadi bagian penting dalam sistem pencegahan korupsi karena memberikan ruang bagi pihak internal maupun eksternal untuk melaporkan dugaan pelanggaran tanpa takut mengalami tekanan atau pembalasan.

3. Integritas dinilai menjadi fondasi keberlanjutan bisnis

Ilustrasi Integritas tinggi

Menurut Endro, penerapan sistem manajemen antisuap tidak hanya bertujuan memenuhi persyaratan sertifikasi, tetapi juga membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas dan transparansi.

“Implementasi SMAP merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menerapkan Good Corporate Governance dan mendukung upaya melawan korupsi di segala lini,” katanya.

Dalam standar ISO 37001, perusahaan juga dituntut melakukan evaluasi dan peningkatan sistem secara berkelanjutan agar mampu menghadapi risiko penyuapan yang terus berkembang.

Karena itu, penguatan SMAP dan Whistleblowing System diposisikan sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan sekaligus memastikan proses bisnis berjalan secara transparan dan akuntabel.

Pos Properti berharap langkah tersebut dapat memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan perusahaan sekaligus mendukung keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.