Polemik Damri Banjar-Pangandaran, Dedi Mulyadi Siap Pasang Badan
Bandung, IDN Times - Persoalan pemberhentian sementara mobil feeder Damri yang menghubungkan stasiun kereta api di Kota Banjar ke Kabupaten Pangandaran masih belum selesai. Penghentian ini sendiri dilakukan karena adanya protes oleh Organisasi Angkutan Darat (Organda) Banjar.
Feeder Damri ini sendiri sudah beroperasi sejak 17 Maret 2025, namun saat ini harus diberhentikan setelah adanya gelombang protes tersebut. Merespons hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, pada dasarnya seluruh jalan raya itu merupakan milik negara.
"Jadi begini, ini kan jalan ini adalah jalan milik negara," ujar Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan, Selasa (25/3/2025).
1. Kebijakan itu harusnya membawa kebaikan ke masyarakat
Meski begitu, Dedi memastikan akan mengumpulkan semua fakta-fakta yang sebenarnya. Mengingat, sampai saat ini ia belum mengetahui secara pasti bagaimana penolakan hingga akhirnya operasional dihentikan.
"Dan kemudian bahwa setiap kebijakan-kebijakan yang dilakukan kan pasti memberikan kemudahan bagi masyarakat. Saya nanti akan lihat dulu urgensinya apa penolakan itu," katanya.
2. Dedi Mulyadi dukung feeder Damri diaktifkan kembali
Sebagai gubernur, ia akan turut memberikan kemudahan bagi masyarakat. Termasuk dalam persoalan ini, jika nantinya dengan kehadiran feeder ini mempermudah masyarakat untuk ke Kabupaten Pangandaran, maka dirinya akan membela.
"Kalau saya sebagai gubernur, apa pun kebijakan yang itu memberikan keringanan dan layanan yang baik bagi masyarakat pasti saya dampingi, saya support," ucap Dedi.
3. Dedi Mulyadi siap selesaikan persoalan ini
Dengan begitu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan tindakan atas persoalan tersebut, dengan catatan harus mengetahui secara pasti seperti dinamika yang terjadi di wilayah Kota Banjar tersebut.
"Nanti kita lihat problema utamanya apa dari penolakan itu. Selama masih bisa didialogkan, ya didialogkan. Kalau tidak bisa didialogkan, kalau kebijakan itu memang bermanfaat secara luas bagi publik Jabar, ya pasti saya berikan backup," kata dia.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat Benny Bachtiar mengatakan, wilayah Pangandaran merupakan primadona apalagi menjelang libur lebaran. Sehingga, akses harus dibuka seluas-luasnya.
"Yang pasti kami akan selalu memberikan hal yang terbaik bagi masyarakat wisatawan. Karena bagaimanapun juga wisatawan ini kan butuh akses ya, butuh juga transportasi yang memang representasi dan kami berupaya keras ke arah sana," ujar Benny, dalam ketegangannya, Senin (24/3/2025).
Menurut Benny, penolakan tersebut muncul akibat adanya konflik kepentingan. Benny, yang pernah menjabat sebagai Penjabat Bupati Pangandaran, menjelaskan bahwa situasi ini melibatkan organisasi angkutan darat.
Meskipun demikian, mereka tetap berusaha mempersiapkan akses yang diperlukan oleh masyarakat. Sementara itu, Damri telah siap untuk mengatasi masalah ini.
"Damri sendiri tidak memiliki masalah. Namun, Organda sebenarnya belum sepenuhnya siap," ujarnya.
Benny menyadari penolakan terhadap Damri dapat berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan. Dengan demikian, ia akan segera melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Banjar, Pemerintah Kabupaten Pangandaran, serta Dinas Perhubungan.
"Setiap kebijakan pasti ada yang setuju dan tidak setuju. Namun, seiring berjalannya waktu, pasti akan ada solusi. Masalah ini akan terselesaikan," ucapnya.
