Penolak Safari Jokowi di Jabar Diterima DRPD, Berikut Tuntutannya

Para perwakilan massa aksi ini turut menyampaikan semua alasan mengapa akhirnya membuat gerakan tersebut. Salah satunya Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras yang juga turut menjadi bagian pergerakan ini. Dia menegaskan menolak semua agenda Jokowi di tanah Pasundan.

Sugeng mengungkapkan, agenda Jokowi ini kental dengan muatan politik dan diduga menunggangi kebudayaan Jabar. Belum lagi, kata dia, persoalan dugan presiden terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

"Hal ini menjadi alasan mengapa kami tolak di Jabar. Seandainya PSI berhasil, Jokowi banyak uangnya, dan sangat merugikan bangsa Indonesia," kata dia dalam audiensi.

Sementara, anggota fraksi Gerindra, George Edwin Sugiharto yang turut hadir dalam audiensi ini turut menerima semua aspirasi yang disampaikan langsung oleh massa aksi penolakan safari Jokowi di Jabar tersebut. Dia memastikan nantinya akan diserahkan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti.

"Makasih aspirasi artinya ini hak rakyat, kami terima dan akan kami sampaikan ke pimpinan. Nanti Aspirasi GAUM-K dan GMKR sudah kami terima secara tertulis maupun langsung secara lisan," ujar dia.

Meski begitu, George belum dapat menyikapi lebih lanjut mengenai hal itu, karena aspirasi akan disampaikan terlebih dahulu kepada para pimpinan DPRD Jabar.

"Kami terima, tapi nanti akan kami sampaikan ke pimpinan. Ini merupakan hak konstitusional masyarakat, nanti pimpinan akan menindaklanjuti," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, GAUM-K dan GMKR turut menyatakan sikap dan tuntutan kepada DPRD Jabar. Adapun poin-poin aspirasinya sebagai berikut:

• Menolak dan tidak sudi menerima kehadiran Jokowi di Jawa Barat dalam rangka kampanye politik dengan memperalat nilai-nilai budaya Jawa Barat.

• Mendesak PPATK, KPK dan Kejaksaan Agung memeriksa aliran dana penggunaal pembiayaan safari dan kampanye politik Jokowi bersama PSI ke seluruh Indonesia, Karena mencium bau korupsi, pencucian uang, dan penggunaan dana ilegal lainnya.

• Meminta DPRD Jawa Barat untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat Jawa Bara lalam penolakan kehadiran Jokowi dengan mengeluarkan pernyataan sikap DPRD Jawa Barat Menentang kampanye dini dan terselubung partai politik dan figur politik di Jawa Barat.

• Mengajak seluruh rakyat Jawa Barat untuk menolak kehadiran Jokowi bersama PSI di seluruh daerah Jawa Barat. Mewaspadai politik uang, pengembangan faham materialisme dan penunggangan budaya Jawa Barat.

• Seluruh elemen perjuangan masyarakat Jawa Barat mendesak aparat penegak hukum untuk menangkap dan mengadili Jokowi agar yang bersangkutan dapat segera mpertanggungjawabkan dosa-dosa politiknya di depan hukum.