Pengamat: Sindiran Wagub Erwan ke Sekda Bisa Berdampak ke Hubungan Kerja
- Sindiran Wagub Erwan terhadap Sekda Herman Suryatman berdampak buruk pada kinerja eksekutif Pemprov Jabar.
- Menurut pengamat politik Unpar, komunikasi antar pejabat seharusnya elegan dan berorientasi pada kerja sama, bukan konflik terbuka.
- Sindiran tersebut bisa menimbulkan multitafsir di masyarakat dan mempengaruhi hubungan kerja serta kinerja pejabat.
Bandung, IDN Times - Sindiran Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman dapat berdampak buruk terhadap kinerja eksekutif di lingkungan Pemprov Jabar. Apalagi, sindiran ini diucapkan Erwan dalam momentum formal yakni saat Rapat Paripurna bersama DPRD Jabar.
Hal ini disampaikan langsung oleh pengamat politik dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Pius Sugeng Prasetyo. Menurutnya, peristiwa seharusnya ditempatkan dalam kerangka komunikasi antar pemangku jabatan publik. Pius menyayangkan apabila bentuk komunikasi yang muncul justru lebih menyerupai 'sentilan' di ruang publik.
"Prinsipnya, ada tata cara yang pasti sudah dimiliki dan seharusnya ditaati oleh setiap pejabat publik," ujar Pius, dikutip Sabtu (21/6/2025).
1. Komunikasi keduanya harus dibangun secara elegan
Menurutnya, hubungan atau komunikasi antara pejabat seharusnya dibangun lewat cara yang elegan dan berorientasi pada kerja sama, bukan konflik terbuka. Dia menilai langkah yang disampaikan Erwan itu belum tepat.
"Bahwa sebaiknya dibangun komunikasi yang elegan, dalam arti disesuaikan dengan konteks hubungan antar pejabat dan diorientasikan untuk membangun sinergi," ungkapnya.
2. Sentilan bisa menampilkan relasi kekuasaan
Sindiran yang disampaikan Wagub Erwan kepada Sekda Herman memang secara formal bisa dinilai benar dalam konteks penegakan disiplin birokrasi. Hanya saja, dari sisi ketepatan atau timing, hal ini berisiko memunculkan persepsi yang beragam di tengah publik.
"Sentilan bisa menampilkan relasi kekuasaan yang mungkin secara formal benar, tapi dari sisi ketepatan bisa menimbulkan permasalahan terkait hubungan kerja dan kinerja," kata Pius.
3. Bisa menimbulkan beragam persepsi
Pius menambahkan, peristiwa semacam ini rawan menjadi bola liar yang menimbulkan multitafsir di masyarakat. Sehingga, pola komunikasi antara keduanya yang merupakan lembaga eksekutif harus bisa terjalin secara formal dan berdasarkan kerja sama.
"Ini bisa multi persepsi. Mungkin bisa dinilai ada ketegasan untuk mendisiplinkan, tapi juga bisa saja faktor yang lain yang multi tafsir," ucapnya.
Sebelumnya, Erwan menyinggung ketidakhadiran Herman Suryatman dalam rapat paripurna DPRD Jabar, Kamis (19/6/2025). Erwan menuding, Sekda jarang hadir dalam rapat paripurna hingga jarang berada di kantor.
"Dan juga sekalian tanyakeun kamana wae (tanyakan kemana saja) Sekda gitu," kata Erwan disambut tepuk tangan anggota DPRD yang menghadiri rapat paripurna.
"Selama saya paripurna mewakili Pak Gubernur belum pernah saudara Sekda hadir dan sekarang pun di kantor gak pernah ada, coba tanyakan yang terhormat anggota DPRD, terimakasih," ujar Erwan.
Menanggapi hal itu, Herman menyampaikan permohonan maaf dan menjelaskan ketidakhadirannya karena sedang menjalankan tugas dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
"Hatur uninga, patali jadwal Pak Gubernur sareng disposisi beliau tiasa ditingal di update protokol. (Dikarenakan bentrok dengan jadwal pak gubernur dan disposisi beliau, bisa dilihat dilihat di update protokol)," jelasnya.
