Pemprov Jabar Perpanjang WFH ASN hingga Akhir September 2026

05 Agu 2026, 16:36 WIBKota Bandung

Azzis Zulkhairil

News

Channel

Add Us on Google

Pemprov Jabar Perpanjang WFH ASN hingga Akhir September 2026

Ilustrasi WFH (IDN Times/Arief Rahmat)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Pemprov Jawa Barat memperpanjang WFH ASN dari Agustus hingga akhir September 2026, menindaklanjuti arahan pemerintah pusat.
BKD Jabar menyatakan WFH efektif menjaga kinerja ASN dan pelayanan publik; tiap perangkat daerah dapat mengatur pola kerja sesuai kebutuhan tugas.
Gubernur Dedi Mulyadi menekankan ASN boleh bekerja dari rumah selama target tercapai, sementara pekerjaan teknis lapangan tetap memerlukan kehadiran langsung.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Selasa (4/8/2026)

Pemerintah resmi memperpanjang WFH satu hari dalam sepekan bagi ASN setelah sejumlah evaluasi. Kebijakan ini disebut bagian dari reformasi birokrasi dan upaya penghematan anggaran.

Rabu (5/8/2026)

Kepala BKD Jawa Barat Dedi Sopandi menyatakan pelaksanaan WFH Pemprov Jabar tetap mengacu pada Surat Edaran Gubernur. Evaluasi menunjukkan pola kerja tersebut berjalan efektif tanpa kendala berarti pada pelayanan publik.

Agustus hingga akhir September 2026

Pemprov Jawa Barat memperpanjang kebijakan WFH bagi ASN. Kebijakan tersebut berlaku hingga akhir September 2026.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Pemprov Jawa Barat memperpanjang kebijakan kerja dari rumah atau WFH bagi ASN, mengikuti arahan pemerintah pusat dan tetap mengacu pada Surat Edaran Gubernur.
Who?
ASN di lingkungan Pemprov Jawa Barat menjalani WFH. Kepala BKD Jawa Barat Dedi Sopandi dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan keterangan mengenai kebijakan tersebut.
Where?
Kebijakan diterapkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk ASN yang bekerja di Gedung Sate serta perangkat daerah sesuai kebutuhan organisasinya.
When?
Perpanjangan WFH berlaku dari Agustus hingga akhir September 2026. Dedi Sopandi menyampaikan evaluasi kebijakan pada Rabu, 5 Agustus 2026.
Why?
WFH dipertahankan karena dinilai efektif menjaga kinerja ASN dan pelayanan publik. Kebijakan ini juga menjadi bagian adaptasi pola kerja fleksibel serta reformasi birokrasi.
How?
Perangkat daerah diberi keleluasaan mengatur pola kerja berdasarkan karakteristik tugas. ASN administrasi dapat bekerja dari rumah, sedangkan pekerjaan teknis lapangan tetap memerlukan pelaksanaan di lapangan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pemerintah Jawa Barat membolehkan pegawai negeri bekerja dari rumah sampai akhir September 2026. Dedi Sopandi bilang kerja dari rumah berjalan baik. Layanan untuk warga juga tetap jalan. Gubernur Dedi Mulyadi bilang pegawai boleh kerja di rumah kalau tugasnya selesai. Tapi pegawai yang bekerja di lapangan tetap harus pergi bekerja.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Perpanjangan WFH di Pemprov Jawa Barat mencerminkan pola kerja yang semakin adaptif, dengan ruang bagi perangkat daerah menyesuaikan pengaturan terhadap kebutuhan tugasnya. Evaluasi yang menunjukkan pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintahan tetap berjalan baik memberi dasar bahwa fleksibilitas kerja dapat tetap sejalan dengan pencapaian target serta kualitas layanan masyarakat.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat turut menindaklanjuti arahan dari pemerintah pusat dengan memperpanjang kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Perpanjangan ini berlaku dari Agustus hingga akhir September 2026.

Selain mengikuti arahan pemerintah pusat, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat, Dedi Sopandi mengatakan, kebijakan itu dipertahankan karena dinilai efektif menjaga kinerja pegawai, tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Dedi, hasil evaluasi menunjukkan pelaksanaan WFH di lingkungan Pemprov Jabar berjalan baik dan tidak menimbulkan kendala berarti, baik dalam pelaksanaan tugas pemerintahan maupun pelayanan publik.

"Pelaksanaan WFH di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih mengacu pada Surat Edaran Gubernur yang berlaku. Berdasarkan evaluasi, pola kerja ini berjalan cukup efektif," ujar Dedi, Rabu (5/8/2026).

1. Evaluasi tetap dilakukan untuk melihat kinerja para pegawai

ilustrasi WFH (pexels.com/Polina Tankilevitch)

Pelayanan kepada masyarakat selama kebijakan ini diterapkan dalam beberapa bulan kemarin, diklaim Dedi tetap berjalan dengan baik, dan belum menemui kendala serius. Masing-masing perangkat daerah juga, kata dia, diberikan keleluasaan mengatur pola kerja sesuai karakteristik tugas dan kebutuhan organisasinya.

Menurutnya, penerapan WFH bukan lagi kebijakan sementara, melainkan bagian dari adaptasi pola kerja baru yang lebih fleksibel dengan tetap berorientasi pada hasil kerja dan kualitas pelayanan publik.

Saat disinggung soal angka berapa efisiensi yang dihasilkan selama penerapan WFH, Dedi tidak merespons. Dedi hanya memastikan bahwa Pemprov Jawa Barat, akan terus melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan WFH.

"Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan kebijakan tersebut tetap mampu mendukung peningkatan kinerja ASN, sekaligus menjaga kualitas pelayanan publik kepada masyarakat," katanya.

2. Dedi Mulyadi tidak persoalkan ASN Jabar melangsungkan WFH

ilustrasi WFH di tengah liburan keluarga (pexels.com/Ketut Subiyanto)

Sementara ituGubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM menegaskan, dirinya tidak mempersoalkan ASN Gedung Sate bekerja di kantor atau di luar kantor, selama tugas yang diberikan bisa tercapai dan bisa tetap maksimal melayani masyarakat.

"Ya yang penting begini, kita nggak ada masalah orang bekerja di rumah. Yang penting produksi berjalan. Jawa Barat kan ada WFH produksi pembangunannya meningkat dibanding yang dulu masuk tiap hari," kata dia.

Menurut dia, ASN yang mengurusi persoalan-persoalan administrasi memang tidak harus diselesaikan di kantor, sebab hal tersebut bisa dituntaskan di rumah.

"Kan yang penting kalau yang administrasi itu kerja di rumah juga nggak ada masalah. Kan yang tidak bisa kerja di rumah ya mereka yang bekerja secara teknis di lapangan ya," ujarna.

3. WFH merupakan bagian dari reformasi birokrasi

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari. (Dok/Istimewa).

Sebelumnya, pemerintah resmi memperpanjang WFH satu hari dalam sepekan untuk Aparatur Sipil Negara. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, mengatakan WFH tersebut diperpanjang sudah melalui sejumlah evaluasi.

"Melalui pendekatan yang adaptif dan berbasis evaluasi, pemerintah optimistis budaya kerja baru ini akan menghasilkan birokrasi yang lebih modern, lincah, efisien," ujar Qodari dalam keterangannya, dikutip Selasa (4/8/2026).

Menurutnya, WFH merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Selain itu, WFH juga bertujuan agar bisa menghemat anggaran.

"Keputusan tersebut diambil karena kebijakan ini merupakan bagian penting dari pelaksanaan reformasi birokrasi agar tata kelola pemerintahan semakin dinamis dan mampu menjawab kebutuhan perubahan yang terjadi sangat cepat di lingkungan strategis nasional, regional dan global," ucap dia.