Pemprov Jabar Ingatkan Kabupaten Kota Agar PPPK Digaji Sesuai Aturan

Karena masuk dalam skema belanja barang dan jasa, Dedi menyampaikan, penggajian untuk PPPK paruh waktu diberikan setelah pekerjaan selesai atau diakhir bulan berjalan, hal tersebut telah sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat.

"Makanya yang Januari kemarin, dibayar di akhir bulan," ucapnya.

Adapun nilainya, kata dia, diatur dalam Permenpan nomor 16 tahun 2025, bahwa PPPK paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non PNS atau sesuai dengan upah yang berlaku di suatu wilayah.

"Artinya, gajinya tidak boleh berkurang dari gaji saat menjadi non-PNS. Tapi, kalau APBD memungkinkan, boleh lebih dari upah minum," ucapnya.

Keputusan ini juga berlaku untuk semua termasuk Kabupaten/Kota di Jabar. Sementara di Provinsi Jabar, kata dia, besaran gaji PPPK paruh waktu sesuai dengan belanja OPD masing-masing, dan besarannya berbeda-beda (tidak disama ratakan).

"Karena nanti ada target kinerja yang harus dipenuhi. Misalnya, honorer di Dinas Sumber Daya Air, tugasnya mengontrol debit air, ya kan kerjanya hanya itu, maka dibayarnya sekian, ketika jadi PPPK paruh waktu ya tetap, karena kinerjanya hanya itu, kecuali nanti perangkat daerah menyusun target kinerja yang lain," katanya.

Termasuk untuk PPPK paruh waktu guru. Dedi mencontohkan, misalnya guru mengajar diberikan upah Rp2,4 juta, ditambah jam mengajar yang berlaku sebelum menjadi PPPK paruh waktu.

"Kalau angkanya sekitar Rp2,4 juta ditambah mengajar per jam berapa, gitu. Jadi, yang berbeda itu ketika dari PPPK paruh waktu naik statusnya menjadi PPPK penuh waktu, gajinya masuk ke belanja pegawai, (gajinya) pasti naik karena mengacunya kepada Perpres, kalau dihitung kenaikannya bisa sekitar Rp3,3 juta," ucapnya.