Pemprov Jabar Dukung Penghapusan Data Kendaraan Penunggak Pajak

Kesadaran wajib pajak harus terus digencarkan. Emil menjelaskan, hingga saat ini berbagai inovasi terus dibuat untuk mengajak masyarakat tertib dalam membayar pajak kendaraannya. Wajib pajak juga bisa menunaikan kewajibannya melalui teknologi digital di e-commerce, minimarket.

"Sekarang hadir lagi inovasi dengan penegakan aturan (dari Korlantas Polri), ultimatum saja, diberi kesempatan sampai januari lewat masa kebaikan, sisanya akan disikat. Saya setuju. Ada peningkatan Rp25 sampai Rp27 miliar sekarang Rp38 miliar per hari (sejak kebijakan penghapusan diumumkan)," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik mengatakan sesuai arahan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, dirinya siap mendukung kebijakan yang disusun oleh tim pembina Samsat. Hal itu dipercayainya bisa meningkatkan capaian pendapatan dari pajak kendaraan.

"Kuncinya tertib administrasi. Lalu jangan sampai ada potensi yang hilang. Ke depan melakukan langkah memudahkan layanan kepada masyarakat. Kami akan melakukan penajaman inovasi," ujar Dedi.

Kemudian, Kakorlantas Polri, Irjen Pol Firman Shanty Abudi mengatakan bahwa penghapusan data kendaraan yang tidak memperpanjang STNK selama dua tahun itu diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Menurutnya, pajak kendaraan bukan hanya untuk pembangunan semata, pajak bisa berpengaruh pada kebijakan rekayasa dan bidang angkutan kendaraan itu sendiri.

"Apakah larinya peremajaan kendaraan, dibatasi atau lain-lain, itu data kalau pasti keuntungannya yang diperoleh. Masyarakat harus diedukasi. Ada perbedaan yang patuh dan lalai," kata dia.