Pemerintah Janji Beri Perhatian Terkait Upah Layak Bagi Guru Madrasah
Kabupaten Sukabumi, IDN Times - Kesejahteraan guru honorer di madrasah masih menjadi persoalan yang memprihatinkan. Meski mereka memegang peran penting dalam mencetak generasi yang religius dan berakhlak mulia, upah yang diterima sering kali jauh dari kata layak.
Kondisi ini tak hanya berdampak pada kehidupan pribadi guru, tetapi juga pada kualitas pendidikan yang diberikan kepada para siswa. Tak sedikit, guru honorer yang berjibaku mencari pekerjaan sambilan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya di Sukabumi, ada seorang guru yang rela menjadi pengepul barang bekas setelah menyelesaikan kesibukannya mengajar siswa.
1. Menag akan beri perhatian khusus
Kondisi tersebut turut jadi perhatian Menteri Agama RI, Saripuddin Umar. Dia mengatakan, pihaknya bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengatasi kesejahteraan guru honorer madrasah atau guru agama.
"Kami rapat kemarin dengan Menteri Dikdasmen Abdul Mu'ti. Jadi guru agama yang ada di sekolah umum itu juga akan ada perhatian khusus, juga dari Kementerian Dikdasmen dan guru agama yang ada di pondok pesantren, Kementerian Agama itu juga menjadi bagian dari kami," kata Nasaruddin saat berkunjung ke Sukabumi, Rabu (20/11/2024).
2. Kemampuan anggaran negara jadi pertimbangan
Nasaruddin mengatakan, anggaran jadi salah satu pertimbangan dan tantangan dalam menyejahterakan guru honorer. Meski demikian, ia akan tetap memberikan perhatian khusus namun diselesaikan secara bertahap.
"Bertahap insyaallah, mudah-mudahan ada jalan keluar karena kami juga selalu memperjuangkan tapi kemampuan keuangan negara kita juga memang perlu paham. Mudah-mudahan mohon doanya supaya lebih cepat kita selesaikan persoalan yang sangat penting ini," ujarnya.
3. Proses PPG akan dipercepat
Sebelumnya, Menag Nasaruddin Umar sudah bertemu dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti guna membahas upaya percepatan proses Pendidikan Profesi Guru (PPG). Pertemuan dua Menteri ini bertujuan membahas upaya untuk mengatasi antrean PPG bagi guru mata pelajaran agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu) di sekolah umum dan guru mata pelajaran umum di lembaga pendidikan agama.
Selama ini, proses PPG bisa memakan antrean dari 30 sampai 50 tahun. Percepatan PPG ini dinilai menjadi salah satu strategi untuk menyejahterakan guru madrasah.
"Kami datang ke sini untuk bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menyelesaikan persoalan guru agama di sekolah umum dan guru mapel umum di lembaga pendidikan agama," kata Nasaruddin dikutip dari laman Kemenag.
"Tahun depan berkenan Kemenag dan Kemendikdasmen bisa kolaborasi sehingga guru-guru PAI juga bisa selesai tahun depan untuk PPG. Mapel umum di madrasah, ini kami berharap bisa ikut, sehingga 2025 atau paling lambat nanti 2026 ini bisa seluruhnya PPG," kata Mendikdasmen Abdul Mu'ti menambahkan.
