Pandemik COVID-19, Sudah 48 Ribu Pekerja Pariwisata Jabar Terdampak

Para pelaku di industri ini, lanjut Dedi, termasuk hotel, restoran, industri ekonomi kreatif hingga usaha non-formal banyak yang mengambil kebijakan untuk merumahkan para pekerjanya.

“Penurunan drastis bahkan hampir merata di seluruh (provinsi) Jawa Barat. Mereka para pelaku industri memutuskan untuk menutup dan tidak ada aktivitas yang signifikan dalam kegiatan ekonomi,” kata dia.

Dedi mengaku, terus merancang strategi untuk memulihkan, termasuk membuat mitigasi di sektor ini setelah pandemi berakhir. Sejauh ini ada tiga tahap dan pemetaan yang sudah dibuat. Yakni, fase tanggap darurat, fase pemulihan dan normalisasi.

Pada tahap tanggap darurat, pihaknya melakukan upaya untuk menekan dampak buruk yang terjadi. Salah satu langkah yang diambil adalah berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta pemerintah kabupaten kota untuk membantu para pekerja, termasuk mendorong kebijakan fiskal bagi pelaku pariwisata berdasarkan permohonan asosiasi.

“Berdasarkan permohonan itu, pihak kementerian (pariwisata dan ekonomi kreatif) melakukan refocusing anggaran untuk membantu para pekerja yang terdampak. Alhamdulillah Jabar mendapat bantuan dengan kuota 36 ribu kotak bahan makanan pokok bantuan kerohiman dari kemenparkraf untuk pekerja yang terdampak,” kata dia.

Ia mengakui, bantuan ini hanya bersifat sementara dan tidak bisa menyelesaikan persoalan. Namun, jika dilihat dari sisi psikologis, bantuan ini diharapkan bisa berpengaruh positif dan meringankan beban kepada para pekerja yang dirumahkan.

Sektor pariwisata menjadi salah satu yang terdampak virus corona atau COVID-19. Dalam rapat di DPR bersama Komisi X DPR RI, Senin (6/4), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio menyebut pariwisata tergolong potential loser untuk jangka pendek dampak COVID-19.

Pelaku pariwisata mulai berteriak dan mendorong pemerintah memberikan insentif. Salah satunya adalah tuntutan dari pemandu wisata yang kehilangan pendapatan mereka karena berhentinya pariwisata akibat COVID-19 dan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Dari DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Pusat katanya sudah diminta (insentif) ke Menteri Pariwisata, tapi tidak ada tanggapan," kata salah satu pemandu wisata asal Lombok bernama Bobby kepada IDN Times.

Bobby mengatakan, saat ini di Lombok ada sekitar 800 pemandu wisata aktif dan 9.350 dari seluruh Indonesia. Mereka telah diminta mengumpulkan KTP, nomor izin dan data lainnya

"Tapi sampai data ini, Rp1.000 gak dikasih. Malah ditolak katanya sama Wishnutama. Dapat kabar itu dari DPD HPI Pusat. Katanya mau dikasih tapi malah ojol (ojek online) yang dikasih," kata Bobby.

Bobby dan temannya-temannya juga mengaku sudah mengajukan insentif ini via online. Mereka meminta Rp3 juta untuk tiga bulan, namun tidak ada tanggapan. Ia pun memilih berhenti berharap akan insentif ini.

"Kami udah gak mau berharap lagi. Sempat ada harapan, tapi malah yang diprioritaskan ojol," ujarnya.

Demi bertahan hidup, Bobby terpaksa mengutang ke keluarganya sejak tabungannya habis. Selain itu, ia juga mendapat bantuan dari Desa Sade, Lombok untuk membeli beras 25 kilogram.

Ia sudah kehilangan pendapatan sejak 15 Maret, hari terakhir dia menjadi pemandu wisata Lombok sebelum diberlakukan PSBB. Saat itu ia memandu 100 orang asal Jakarta. "Lombok sepi mulai tanggal 20 Maret karena ada lockdown sampai sekarang," katanya.

Ia juga kadang berjalan ke pantai untuk mencari ikan bersama nelayan demi memenuhi kebutuhan pangan.