Pabrik yang Beroperasi saat PSBB Harus Punya Sertifikat Bebas COVID-19

Emil menegaskan, dalam tes masif ini seluruh karyawan di perusahaan harus dites. Mulai dari direktur utama sampai tingkat keamanan selama mereka bekerja di wilayah tersebut harus ikut tes masif.

Itu bisa memberi jaminan bahwa dari sisi kesehatan karyawan semaunya aman. Jika terjamin semuanya negatif terpapar COVID-19, maka perusahaan tersebut boleh mempunyai izin mobilitas, izin kerja.

"Kami harap kebijakan tersebut menjadi salah satu solusi dari Pemprov Jabar agar ekonomi bisa terus berjalan," ujarnya.

Mantan Wali Kota Bandung ini pun tidak menginginkan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) atau bertambahnya karyawan yang dirumahkan di Jabar. Karena dengan banyaknya pekerja yang kehilangan mata pencaharian maka jumlah penerima bantuan sosial (bansos) dalam skema Jaring Pengaman Sosial (social safety net) turut bertambah.

Menurutnya, di dalam social safety net (jaringan pengaman sosial terdapat orang-orang yang merupakan penerima bantuan salah satu kategorinya adalah mereka yang dirumahkan, di-PHK, serta orang yang hilang penghasilan.

“Saya terus berpikir, bagaimana ekonomi industri ini tidak berhenti, supaya tidak masif tidak terjadi PHK, supaya tidak masuk ke kelompok bantuan sosial, karena (misalnya) satu pabrik tutup maka akan ada seribu PHK, seribu (penerima) masuk bansos,” papar Emil.

Adapun dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat No. 30 Tahun 2020 terkait pedoman PSBB di lima wilayah Bandung Raya yakni Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kab. Bandung Barat, dan Kab. Sumedang, sektor industri strategis yang masuk dalam kategori pelaku usaha merupakan salah satu dari empat kategori pengecualian penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor.

Pada kategori pelaku usaha, selain industri strategis, sektor lain yang bisa beroperasi yakni kesehatan, bahan pangan/makanan/minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri sebagai objek vital, serta kebutuhan sehari-hari.

Dalam pergub tersebut, juga diatur mengenai protokol kesehatan yang harus dilakukan dalam pencegahan penyebaran COVID-19 serta kewajiban beberapa sektor yang beroperasi selama PSBB.