MQ Iswara Usulkan Jabar Punya Perda Khusus Kawasan Strategis
- Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, MQ Iswara mengusulkan Perda khusus kawasan strategis untuk menata ulang tata ruang dan lingkungan hidup di Jawa Barat.
- Iswara menekankan perlunya moratorium terhadap penerbitan izin baru di Kawasan Bandung Utara (KBU) serta audit lingkungan yang berkala minimal setiap lima tahun.
- Iswara juga menyoroti aktivitas tambang Galian C di Kabupaten Garut yang dinilai tidak sesuai peruntukan ruang dan merusak estetika serta citra Garut sebagai destinasi unggulan Jawa Barat.
Bandung, IDN Times - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat MQ Iswara mengusulkan beberapa peraturan daerah (Perda) khusus kawasan strategis di Jawa Barat. Hal ini dilakukan untuk menata ulang tata ruang dan lingkungan hidup di Jawa Barat.
Iswara sendiri sudah mengapresiasi langkah Gubernur Dedi Mulyadi, dalam menertibkan persoalan lingkungan khususnya di area-area yanag bisa berpotensi berdampak kepada bencana alam.
Ia menilai, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk menekan potensi bencana ekologis yang kian meningkat akibat pembangunan tak terkendali di berbagai kawasan hijau di Jabar.
"Kami tidak bisa mengembalikan kondisi lingkungan seperti dulu. Tapi yang bisa kita lakukan sekarang adalah meminimalisir penurunan kualitas lingkungan," ujar Iswara dalam PressTalk di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (9/10/2025).
1. Audit lingkungan harus dilakukan
Menurut Iswara, kebijakan penataan ruang yang dilakukan Pemprov Jabar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap pembangunan wajib memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Sebagai langkah awal, Iswara mengusulkan agar Pemprov Jabar melakukan moratorium terhadap penerbitan izin baru di Kawasan Bandung Utara (KBU). Kawasan ini disinyalir menjadi salah satu penyebab meningkatnya risiko bencana di wilayah Bandung Raya.
"Kedua, audit lingkungan harus dilakukan. Nah itu akan terdeteksi, apakah izin-izin yang kita berikan pelaksanaannya sudah sesuai, apakah kawasan terbuka hijaunya makin berkurang. Kan itu bisa jadi ukuran, apakah setelah dievaluasi ini kita izinkan kembali atau kita revisi dulu Perda KBU," ucapnya.
2. Kawasan khusus harus ada Perda
Iswara juga menilai Peraturan Daerah (Perda) KBU perlu dikaji ulang secara berkala, minimal setiap lima tahun, untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi ekologi dan sosial di lapangan.
Lebih jauh, Iswara menekankan perlunya Perda khusus yang mengatur kawasan strategis lain seperti Bogor–Puncak–Cianjur (Bopunjur) dan Bekasi–Karawang–Purwakarta (Bekarpur). Menurutnya, kedua kawasan ini menghadapi tekanan pembangunan yang serupa dengan KBU.
"Memang harus ada regulasi yang mengatur. Dulu sudah ada Perpres no 60 tahun 2020, tapi itu lebih kepada kepentingan Pusat," kata Iswara.
Ia mencontohkan, Cianjur yang sebelumnya tidak pernah banjir, kini mulai terdampak. Fenomena itu, kata dia, menjadi sinyal perlunya pengendalian tata ruang berbasis kawasan.
"Nah, saran saya memang itu memang harus ada regulasi yang khusus mengatur. Saya akan berbicara dengan teman-teman di Bapemperda di DPRD provinsi," ucapnya.
3. Perda agar pembangunan tidak ugal-ugalan
Meski diakuinya proses penyusunan Perda tidak mudah, Iswara berharap rencana tersebut dapat diusulkan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2026.
"(Karena) Bopunjur itu sudah kritis. Kalau kita lihat, dulu di Cianjur kan tidak pernah banjir, juga di Bogor, tapi sekarang terjadi dan dampaknya juga ke Jakarta kebanjiran kan," ujarnya.
Selain isu tata ruang, Iswara turut menyoroti aktivitas tambang Galian C di Kabupaten Garut yang dinilai tidak sesuai peruntukan ruang. Ia menilai, lokasi tambang yang berada di jalur wisata justru merusak estetika dan citra Garut sebagai destinasi unggulan Jawa Barat.
"Memang jadi kurang indah kelihatannya. Baru masuk Garut, sudah disuguhkan dengan pemandangan gunung yang sedang ditambang. Untuk hal ini, masyarakat di sana dapat mengajukan ke DPRD (Garut), untuk ditinjau kembali," kata Iswara.
Padahal, kegiatan tambang semestinya tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mewajibkan adanya izin lingkungan dan kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah. Jika tidak sesuai, kegiatan itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran tata ruang.
Iswara menegaskan, ketegasan Gubernur Dedi Mulyadi dalam menjaga tata ruang dan lingkungan hidup harus menjadi gerakan bersama seluruh elemen, mulai dari legislatif, eksekutif, dan masyarakat.
"Ini yang harus segera kita benahi bersama," kata dia.
