Pemekaran Provinsi di Jabar, Bupati Majalengka: Ada Kepentingan

Dalam wacana itu, disebutkan bahwa Provinsi Jawa Barat berpeluang dipecah menjadi lima provinsi. Kabupaten Majalengka sendiri diwacanakan bergabung dengan Provinsi Sunda Caruban yang meliputi wilayah Ciayumajakuning (Kabupaten/Kota Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan).

Dilihat dari jumlah penduduk Jawa Barat yang mencapai angka 50 juta penduduk. Eman menilai sebuah kewajaran jika ada pihak yang mengusulkan pemekaran. Kendati demikian, Eman menegaskan, belum pernah ada pembahasan tentang wacana itu.

"Tapi sampai saat ini, di ranah pemerintah, saya belum mendengar ini dimunculkan menjadi wacana. Baik dibahas di diskusi kecil maupun juga antar kepala daerah," tuturnya,

"Belum ada informasi itu. Ya mungkin usulan, wajar sebagai sebuah dinamika. Ketika ada masyarakat yang menilai penting pemekaran, prosesnya disampaikan dulu. Saya tidak tahu juga, karena belum mendapat informasi dari DPRD," tuturnya.

Terkait pandangannya terhadap wacana itu, Eman menilai saat ini belum terlalu penting. Banyak hal yang perlu diperhatikan untuk dilakukannya sebuah pemekaran wilayah.

"Kalau kami sih merasa belum penting banget, karena memutarkan potensi untuk menghidupkannya harus dipikirkan juga. Jangan sampai ketika memekarkan, tapi daya ungkit dukungan ekonominya, dukungan PAD-nya tidak mendukung. Kasihan juga," ungkap dia.

Eman menjelaskan, ada kekhawatiran tersendiri ketika terjadi pemekaran, tetapi daerah itu ternyata belum benar-benar siap menjalaninya.

"Jangan-jangan apa yang menjadi impiannya ternyata berbeda dengan kejadian yang sesungguhnya. Mohon maaf. Sekarang kan banyak kota kabupaten baru di Indonesia, yang hari ini kesulitan anggarannya. Kami saat ini masih nyaman dengan Jawa Barat," kata dia.

Sebelumnya Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati menjelaskan, wacana lima provinsi baru itu bukan hal baru. Bahkan, salah satunya, yakni Provinsi Cirebon Raya atau yang masuk ke dalam Provinsi Sunda Caruban (Ciayumajakuning) sudah berbentuk usulan, sekaligus diserahkan ke Kemendagri.

"Sebetulnya ini usulan lama ternyata. Ini usulan dari forum tokoh masyarakat dan aktivis. Cirebon Raya sudah di Kemendagri sebelum ada moratorium. Posisinya sudah standby," kata Rahmat

Adapun untuk empat provinsi lainnya masih dalam wacana, dan akan dibahas bersama kepala daerah dan pihak lainnya yang ada di Jawa Barat. Wacana itu kabarnya datang dari para tokoh kepada DPRD Jabar