Masjid Raya Al Jabbar Jadi BLUD, Bey Minta Dikaji Terlebih Dahulu
Bandung, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mengusulkan pemerintah membuat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk mengurusi Masjid Raya Al Jabbar yang biaya operasionalnya bulanannya mencapai puluhan miliar Rupiah.
Merespons hal tersebut, Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin mengatakan, usulan tersebut harus dikaji lebih dalam, terutama apa saja dampak ke masyarakat jika nantinya dikelola oleh BLUD.
"Kalau Al-Jabar dasarkan menjadi BLUD, ya kami sangat mendukung kalau ada menjadi BLUD. Tapi kan kalau BLUD itu harus jadikan kajian dulu, kajian itu bagaimana dampak pada masyarakat," ujar Bey di Gedung DPRD Provinsi Jabar, Kamis (6/2/2025).
1. Masyarakat harus dilibatkan
BLUD ini sendiri nantinya dapat mengelola keuangannya secara mandiri. Hanya saja, Bey meminta harus ada pengkajian lebih jauh nantinya apa saja dampak positif ke masyarakatnya.
Menurutnya, hal itu yang paling penting. "Artinya kalau BLUD itu kan dapat menerima pemasukan, nah bagaimana dampak kepada masyarakat, apakah masyarakat mau menerimanya atau BLUD itu kawasan sekitar dikembangkan lagi menjadi misalnya kawasan religi seperti itu," ujarnya.
Bey melanjutkan, belum lagi soal kemampuan penghasilan nantinya apakah mampu membayar biaya operasional yang mencapai puluhan miliar Rupiah.
"Nanti kan artinya kalau sudah menjadi BLUD, anggaran di pemerintah kan berkurang atau malah stop. Nah, apakah bisa mampu meliharanya, jangan sampai terbengkalai. Jadi kami harus berpikir jernih, duduk bersama, bagaimana ini kajiannya," katanya.
2. Harus dihitung kemampuan penghasilnya
Di sisi lain, Bey sendiri menerima dengan baik soal keinginan dari legislator tersebut. Hanya saja, semuanya harus dihitung dengan matang dan dikaji dengan mendalam dampak positif dan negatifnya.
"Itu kan satu tahun Rp40-an miliar ya memang cukup besar biayanya tapi sekarang kami alihkan BLUD apakah betul mampu tidak untuk membiayai diri sendiri. Jadi kalau kami pemerintah provinsi sangat mendukung," tuturnya.
Bey mengungkapkan, dengan adanya BULD sendiri memang bisa meminimalisir anggaran dari APBD Provinsi Jawa Barat. Namun, hal itu juga jangan sampai mengurangi pelayanan.
"Kalau berkurang sangat mendukung tapi jangan menjadi lebih rendah Standar pelayanannya itu. Jadi mohon dikaji lagi mendalam kami tentunya akan sudah dikaji," kata dia.
3. Pemprov Jabar masih melakukan koordinasi
Bey menambahkan, saat ini pemerintah provinsi masih melakukan koordinasi mengenai kelanjutan operasional Masjid Raya Al Jabbar. Ia memastikan, BLUD ini juga nantinya akan dibahas dan dikaji.
"Kami masih berkoordinasi, ada beberapa opsi kan, apakah kami berikan kepada pemerintah pusat, seperti itu, atau ya BLUD salah satu cara," ucapnya.
"Tapi pemerintah pusat juga kami lagi efisiensi seperti ini juga pasti tidak akan bersedia juga, atau berikan kepada swasta seperti apa," kata dia.
