Cimahi, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi, Jawa Barat bakal melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) pada Sabtu (24/2/2024). PSU dan PSL akan dilakukan di empat tempat pemungutan suara (TPS) di Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan.
"Betul, sudah ditetapkan lewat rapat bahwa pelaksanaan PSU-PSL berlangsung 24 Februari 2024," kata Ketua Ketua KPU Kota Cimahi Anzhar Ishal Afryand saat dihubungi, Selasa (20/2/2024).
Anzhar mengatakan PSL akan dilakukan di TPS 5, 6 dan 7 Kelurahan Melong. Pemungutan suara yang seharusnya dilalukan pada Rabu (14/2/2024) harus ditunda karena ada surat suara Pileg DPRD Kota Cimahi yang tertukar.
Satu lokasi lainnya berada di TPS 60 Kelurahan Utama. PSU dilakukam di TPS tersebut karena saat hari pemungutan suara tidak ada surat suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWK) atau Pilpres di dalam kotak.
"Untuk jumlah TPS-nya, TPS 5, 6, 7 dan 60, semuanya di Kelurahan Utama. Sejauh ini, kalau yang 5, 6, 7 sempat terhenti dulu karena ada surat suara yang tercampur dari dapil 1 ke dapil 4," ujar Anzhar.
Untuk pelaksanaannya, KPU Kota Cimahi membutuhkan tambahan surat suara mencapai 1.030 lembar. Rinciannya terdiri dari 230 lembar surat suara PPWP untuk PSU di TPS 60 Kelurahan Utama Cimahi Selatan, 229 lembar surat suara anggota DPRD Kota Cimahi Dapil 4 untuk TPS 5 Kelurahan Utama Cimahi Selatan.
Kemudian 287 lembar surat suara anggota DPRD Kota Cimahi Dapil 4 untuk TPS 6 Kelurahan Utama Cimahi Selatan, dan 284 lembar surat suara anggota DPRD Kota Cimahi Dapil 4 untuk TPS 7 Kelurahan Utama Cimahi Selatan.
"Untuk kebutuhan logistik terutama surat suara seluruhnya sudah terpenuhi. Lokasinya di TPS yang kemarin disiapkan. Nanti logistik dikirim pada hari pelaksanaan," ucap Anzhar.
Ketua Bawaslu Kota Cimahi, Fathir Rizkia Latif mengatakan awalnya pihaknya menerima sembilan laporan pemungutan suara yang bermasalah yang dilakukan pada Rabu (14/2/2024). Namun setelah dilakukan penelusuran ternyata hanya empat TPS yang bermasalah dan harus dilakukan PSU.
"Ada 9 temuan tapi kemudian setelah diidentifikasi ternyata hanya 4 yang kemudian kita proses bersama dengan KPU. Yang paling penting agar tetap menjaga partispasi masyarakat untuk tetap mau hadir di PSU," ujar Fathir.