BGN Sebut Bandung Barat Punya Banyak SPPG yang Abaikan Aturan
- Kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat paling banyak terjadi di Kabupaten Bandung Barat, dengan ribuan korban dari pelajar hingga ibu menyusui.
- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut peristiwa keracunan disebabkan oleh kesalahan teknis dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) saat memasak MBG.
- Dadan Hindayana akan melakukan evaluasi menyeluruh dan menutup sementara SPPG yang tidak tertib dalam menghidangkan MBG, serta mengatur ulang batas pengiriman waktunya.
Bandung, IDN Times - Kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat paling banyak terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Tercatat dari tiga kasus keracunan di tiga kecamatan, korbannya mencapai lebih dari serib, mulai dari pelajar PAUD-SMA/SMK dan sederajat, termasuk ibu menyusui.
Bahkan, kasusnya terjadi berulang, tidak hanya satu kali terjadi, seperti yang terbaru di Kecamatan Cisarua, korbannya mencapai 502 orang dari SD Negeri 1 Garuda, SMPN 1 Cisarua, dan SMKN 1 Cisarua. Keracunan diduga dari menu daging ayam black pepper.
Meski begitu, pemerintah dan juga dari BGN belum bisa menjelaskan secara pasti penyebab keracunan ini. Padahal, sampel dari keracunan ini sudah diuji laboratorium, tapi hasilnya tidak juga diungkapkan ke publik.
1. Kasus keracunan Bandung Barat terjadi karena kesalahan teknis
Merespons hal tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, peristiwa keracunan yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat disebabkan oleh adanya kesalahan teknis dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) saat memasak MBG.
"Saya melihat yang di Bandung Barat itu semuanya kesalahan teknis, semua tidak taat aturan SOP, lebih banyak ke arah situ," ujar Dadan saat ditemui usai kegiatan wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI), Trans Convention Centre, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Sabtu (18/10/2025).
2. BGN meyakini bahwa tidak ada SPPG fiktif
Disinggung mengenai banyaknya dugaan SPPG fiktif yang ada di Kabupaten Bandung Barat, Dadan membantah, dan menyatakan semua dapur MBG di daerah tersebut resmi. Meski demikian, ia tidak menampik banyak yang salah prosedur terutama waktu masak.
"SPPG fiktif tidak ada. Tapi kalau kesalahan teknis masak harusnya jam satu malam sudah masak, ini baru mulai jam sembilan malam. Kemudian yang terakhir (kasus Cisarua) kemarin itu bahan bakunya kurang baik, dan juga mengalami kesalahan teknis," tuturnya.
Dadan mendapatkan laporan, kasus keracunan MBG di Cisarua itu juga terjadi karena SPPG terlalu cepat mengemas makanan. Dengan begitu ketika dihidangkan, makanan sudah basi.
"Iya (murni basi), terlalu cepat mengemas makanan," ucapnya.
3. Jadi bahan evaluasi BGN
Peristiwa yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat ini menjadi perhatian BGN. Dadan menyatakan, instansinya akan melakukan evaluasi menyeluruh, dan memastikan SPPG yang tidak tertib secara aturan atau SOP dala menghidangkan MBG akan ditutup sementara.
"Ya tentu saja karena itu menjadi bahan evaluasi kami dan oleh sebab itu mungkin SPPG-SPPG yang lalai seperti itu ditutup untuk sementara. Perbaikan-perbaikan harus dilakukan. Sekarang itu ada 106 SPPG yang ditutup sementara, dan baru ada 12 SPPG dirilis lagi setelah perbaikan itu diselesaikan," katanya.
Dadan menambahkan, aturan dalam mengirim ompreng MBG ke penerima terutama sekolah-sekolah batas pengirimannya dari SPPG 30 menit.
"Kan sebetulnya batas pengiriman waktunya 30 menit, tidak boleh lebih dari itu, dan kami akan atur. Sebentar lagi jumlah penerimaan dari satu SPPG kami turunkan dari rata-rata 3.500 porsi, kami akan batasi di 2.000 sampai 2.500 porsi," katanya.
