Kemenperin Buat Kuisioner Kepercayaan Industri Gandeng 2.000 Pengusaha
Bandung, IDN Times - Kementerian Perindustrian akan meluncurkan kuesioner indeks kepercayaan industri (IKI). Program ini serupa dengan Purchasing Managers' Index (PMI) yang dirilis oleh S&P Global dan Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia (PMI BI). Namun, dalam laporan IKI Kemenperin bakal meningkatkan jumlah responden sehingga bisa mewakili seluruh subsektor industri.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian (Kemeneperin) Dody Widodo mengatakan, saat ini perekonomian global sedang tidak baik. Adanya perang Rusia-Ukraina berdampak negatif pada kondisi industri di Indonesia.
Perubahan iklim industri yang tidak menentu ini membuat Kemenperin ingin mendapat informasi akurat, lengkap dan terkini terhadap kondisi sektor industri pengolahan. Informasi ini mencakup informasi permasalahan dan prospek bisnis di sektor industri pengolahan.
"Ini diperlukan untuk menjawab kecepatan dinamika tantangan ekonomi global saat ini dan menghadapi ketidakstabilan supply dan demand pasar produk industri, salah satunya dilakukan dengan pembentukan Indeks Kepercayaan Industri (IKI)," ujar Dody dalam Kick Off dan Bimbingan Teknis IKI di Kota Bandung, Senin (7/11/2022).
1. Jabar jadi target responden terbanyak
dihitung berdasarkan tiga variabel yaitu pesanan, produksi, dan persediaan. Indeks yang bernilai lebih dari 50 akan menunjukkan kondisi industri yang ekspansif atau optimis. Sebaliknya indeks yang kurang dari 50 akan menunjukkan kondisi industri yang mengalami kontraksi.
Dalam pendataan nantinya, perusahaan industri harus melaporkan kegiatan industrinya melalui kuesioner secara daring yang meliputi identitas perusahaan, perkembangan kegiatan industri, perkembangan volume produksi, perkembangan volume persediaan, dan prospek bisnis pada enam bulan ke depan.
Pengisian kuesioner dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk dan dibuktikan dengan adanya surat kuasa dari pimpinan perusahaan. Pengisian kuesioner ini dilakukan mulai tanggal 12 sampai dengan 23 setiap bulannya melalui portal SIINas.
"Saat ini jumlah pemilik akun SIINas sebanyak 36.039 akun dan mereka merupakan referensi responden dari IKI. Untuk pembangunan IKI sendiri diperlukan 2.117 responden di mana 34,7 persen merupakan responden dari Provinsi Jawa Barat," kata Dody.
Setelah data didapat dan diolah, IKI bakal dirilis pada akhir November 2022.
2. Antisipasi kerugian besar di tengah gejolak ekonomi global
Purchasing Managers' Index (PMI) yang selama ini digunakan berdasarkan pendataan oleh S&P Global dan Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia (PMI BI). Bedanya , Laporan IKI nantinya menekankan pada responden yang lebih bervariasi.
Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Perindustrian Wulan Aprilianti Permatasari mengatakan, IKI dapat bermanfaat sebagai indikator penilaian industri yang terpercaya, terkini, terlengkap, dan terdetail serta mampu mendiagnosa lebih awal permasalahan sampai pada subsektor-subsektor industri, sehingga dapat diselesaikan lebih cepat dan tepat.
IKI juga bisa membantu antisipasi kerugian yang lebih besar apabila terjadi permasalahan pada industri dan menggambarkan iklim usaha industri untuk dapat mengetahui prospek bisnis periode mendatang pada sektor industri di Indonesia.
“Kemenperin mengharapkan dukungan para pelaku usaha baik dalam penyelenggaraan pelaporan maupun pemanfaatan dan pengembangan Indeks Kepercayaan Industri selanjutnya,” papar Wulan.
3. Data yang tepat bisa hasilkan keputusan yang baik bagi iklim usaha
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat Indra Sofyan mengatakan, pendataan ini sangat penting dalam menentukan langkah pengembangan industri di sebuah daerah. Selama ini banyak data yang saling silang antara pemerintah dan pelaku usaha, salah satunya mengenai pemutusan hubungan kerja.
Menurutnya, saat ini memang ada penurunan perekonomian di Jabar khususnya industri tekstil dan produk teksil (TPT). Dampaknya banyak perusahaan tutup dan membuat ribuah karyawan di-PHK.
Pendataan kondisi industri yang semakin cepat diharapkan bisa memberikan pandangan ke depan apakah suatu sektor industri masih cerah atau tidak.
"Data ini perlu dilakukan pelaku usaha karena ini penting untuk pemerintah dan semua orang ingin melihat kinerja kita dan kepercayaan kita melihat ke depan," kata Indra.
Menurutnya, data yang keluar nantinya harus satu pintu sehingga pendataan yang baik bisa menghasilkan keputusan yang baik pula. Jangan sampai data yang didapat tidak bagus karena bisa berdampak pada keputusan buruk yang dilakukan.
