Hemat Energi, Disdik Minta Sekolah SMA SMK dan SLB Bijak Gunakan AC
- Disdik Jawa Barat mengimbau SMA, SMK, dan SLB melakukan penghematan energi dengan penggunaan listrik dan AC secara bijak sesuai arahan efisiensi dari pemerintah pusat.
- Pelajar diminta tidak memakai kendaraan pribadi ke sekolah untuk menghemat BBM, serta diarahkan menggunakan transportasi umum berdasarkan surat edaran Gubernur Dedi Mulyadi.
- Mendikdasmen Abdul Mu'ti menegaskan pembelajaran tetap tatap muka karena kebijakan hemat energi tidak berdampak pada sistem belajar, sesuai hasil rapat lintas kementerian dan arahan Menko PMK.
Bandung, IDN Times - Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat meminta seluruh sekolah dari SMA, SMK dan SLB melakukan penghematan energi. Hal ini disampaikan sebagai langkah efisiensi energi yang kini tengah dilakukan pemerintah pusat.
Disdik Jabar juga menginstruksikan seluruh pelajar tidak menggunakan kendaraan pribadi ke sekolah untuk penghematan energi Bahan Bakar Minyak (BBM). Langkah itu sebelumnya sudah diatur melalui surat edaran yang dikeluarkan Gubernur Dedi Mulyadi beberapa waktu lalu.
"Sesuai edaran Pak Gubernur, kami mengarahkan anak-anak (pelajar) untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi ke sekolah. Kami dorong mereka memanfaatkan fasilitas transportasi umum," kata Kepala Disdik Jawa Barat, Purwanto di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (30/3/2026).
1. AC tidak harus dinyatakan secara terus menerus
Pemerintah pusat sendiri saat ini terus meminta agar pemerintah daerah melakukan penghematan energi. Sehingga, Purwanto meminta para perangkat pendidikan di lingkungan Pemprov Jabar bisa menghemat dan lebih bijak dalam menggunakan listrik.
"Sekolah harus menggunakan energi secukupnya. Kami membiasakan di kantor, AC tidak perlu menyala terus-menerus. Ini memerlukan kesadaran bersama," katanya.
Menurutnya, penghematan energi ini tidak bisa dilakukan dilingkungan Disdik Jabar saja, berbagai pihak harus terlibat langsung dalam mengatur penggunaan listrik dan BBM.
"Jika semua merasa efisiensi energi ini penting, maka harus menjadi komitmen bersama. Masyarakat, ASN, dan semua pihak harus terlibat, tidak cukup hanya ASN saja," kata dia.
2. Penerapan sekolah daring belum ada perintah resmi
Mengenai, kebijakan sekolah daring yang sebelumnya diwacanakan oleh pemerintah pusat, Purwanto mengatakan, saat ini Disdik Jabar belum mendapatkan arahan pasti, sehingga saat ini proses belajar mengajar dilakukan seperti biasa.
"Belum, belum ada, suratnya juga belum ada ke kita, kita kan terima yang resmi-resmi saja. Ya kalau ada arahan daring dari pusat, nanti kita konsultasi gubernur, gubernur nyuruh ya kita datang. Tapi kan belum ada," kata dia.
Terpisah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menegaskan tidak akan ada opsi pembelajaran daring atau jarak jauh akibat kebijakan penghematan energi.
Hal ini kata dia adalah hasil dari rapat lintas Kementerian dan sesuai dengan pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno. Hal ini mempertimbangkan sisi akademik dan penguatan pendidikan pelajar.
"Sesuai hasil rapat lintas Kementerian dan Pernyataan Pers Menko PMK pada 23 Maret, pembelajaran di sekolah dilaksanakan sebagaimana biasa dengan pertimbangan akademik dan penguatan pendidikan karakter," kata dia, Rabu (25/3/2026).
Dia juga mengungkapkan, penjelasan lebih lanjut soal hal ini bakal akan disampaikan dalam Surat Edaran Menteri Dikdasmen. Namun, dia belum merinci kapan surat edaran itu bakal keluar dan bagaimana isinya.
3. Pemerintah pusat sempat wacanakan PJJ untuk pelajar
Sementara, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, sempat mengatakan metode PJJ akan disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran. Apabila terdapat pembelajaran praktikum, pemerintah mengarahkan agar pembelajaran tetap bersifat tatap muka.
Pada akhirnya, Pratikno menjelaskan jika sistem PJJ belum mendesak dilakukan saat ini. Hal ini disampaikan Pratikno dalam arahan kepada Kedeputian Kesehatan dan Kedeputian Pendidikan Kemenko PMK pada Senin (23/3/2026).
Pada akhirnya, Pratikno menjelaskan jika sistem PJJ belum mendesak dilakukan saat ini. Hal ini disampaikan Pratikno dalam arahan kepada Kedeputian Kesehatan dan Kedeputian Pendidikan Kemenko PMK pada Senin (23/3/2026).
