Kemendikdasmen Dorong Kerja Sama Pendidikan yang Terukur Dampaknya

Suharti mengatakan, pemerintah tengah mendorong perubahan pola kerja sama di sektor pendidikan agar tidak lagi berjalan secara terpisah. Dengan koordinasi yang lebih baik, setiap program diharapkan memiliki target yang jelas dan dapat dievaluasi dampaknya.

Ia menegaskan bahwa penerima manfaat utama dari berbagai bentuk kolaborasi bukanlah kementerian, melainkan anak-anak Indonesia yang membutuhkan layanan pendidikan berkualitas.

Kemendikdasmen, kata dia, juga menyambut baik rencana kerja sama dengan Filantropi Indonesia sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan yang bermutu bagi seluruh peserta didik.

"Kami ingin mengubah pola kerja sama di bidang pendidikan yang selama ini terfragmentasi sendiri-sendiri dan kurang terkoordinasi, karena masing-masing punya jalan sendiri. Ke depan, dampaknya harus bisa diukur sehingga bisa lebih tepat sasaran dan akuntabel," kata Suharti.

Menurutnya, seluruh anak di Indonesia harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas.

Research Analyst Katadata Insight Center, Kanza Nabeela Putri, mengatakan sektor filantropi memiliki kontribusi penting dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.

Namun, berbagai kendala masih membatasi efektivitas program yang dijalankan. Mulai dari distribusi bantuan yang belum merata, keterbatasan pendanaan, hingga regulasi yang dinilai belum mengikuti perkembangan kebutuhan saat ini.

Menurut Kanza, sebagian besar program filantropi masih terkonsentrasi di wilayah dengan infrastruktur yang lebih baik, sementara daerah lain masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.

"Sebagian besar program filantropi masih terkonsentrasi di wilayah yang memiliki infrastruktur lebih baik seperti Jawa dan Sumatera. Sementara itu, daerah-daerah seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai," ujar Kanza.

Ia menambahkan, tantangan pemerataan juga terlihat pada distribusi guru serta kondisi infrastruktur sekolah yang masih membutuhkan perhatian.

Katadata Insight Center melakukan wawancara terhadap 28 lembaga filantropi di bidang pendidikan dan kesehatan. Hasilnya menunjukkan terdapat lima tantangan utama yang memengaruhi keberhasilan program, yakni pendanaan, regulasi, koordinasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia.

Selain persoalan keberlanjutan pendanaan, proses birokrasi yang panjang dinilai memperlambat pelaksanaan program, terutama ketika dibutuhkan respons cepat di lapangan. Regulasi yang ada juga dianggap belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan model penggalangan dana digital.

Di samping itu, keterbatasan akses transportasi, internet, serta minimnya tenaga profesional seperti guru dan tenaga kesehatan masih menjadi tantangan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang sudah tidak lagi sepenuhnya relevan dengan perkembangan model penggalangan dana saat ini, terutama dengan semakin berkembangnya platform digital," kata Kanza.

Menurut Kanza, penguatan koordinasi antara pemerintah, lembaga filantropi, sektor swasta, dan masyarakat menjadi langkah penting agar berbagai program dapat berjalan lebih efektif serta memberikan dampak yang lebih merata bagi peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.