Menyoal Kasus Jampidsus Febrie, Ketimpangan Hukum Indonesia Mulai Disorot

Utari Wardhani, istri mantan Direktur Utama PT Pertamina International Shipping (PIS), Yoki Firnandi, menilai perlakuan aparat penegak hukum terhadap suaminya berbeda dengan penanganan kasus Febrie.

"Hukum bisa sangat tajam untuk individu dan kelompok tertentu, tapi bisa sangat tumpul untuk individu dan kelompok lainnya," kata Utari, dalam siaran pers yang diterima IDN Times.

Menurut Utari, suaminya bersama sejumlah pejabat Pertamina sempat dihadapkan pada narasi publik mengenai dugaan BBM oplosan dan kerugian negara hingga Rp1.000 triliun. Namun, ia menyebut isu tersebut tidak pernah muncul dalam persidangan. Selain itu, rumah keluarganya juga digeledah pada malam hari, sementara sebagian terdakwa disebut ditahan sebelum menjalani pemeriksaan.

Pandangan serupa juga disampaikan Dwi Afrianti Nurfajri atau Ririe, istri Ibrahim Arief. Ia mengaku proses hukum terhadap suaminya menyisakan sejumlah pertanyaan, mulai dari surat penggeledahan hingga proses penjemputan paksa meski telah mengajukan penundaan pemeriksaan karena alasan kesehatan.

"Rumah kami digeledah, dengan surat geledah tanpa nama Ibam, tidak ditemukan emas, tidak ditemukan uang, yang disita juga cuma handphone," ungkap Ririe.

Sementara itu, Reisha atau Rei, istri mantan Direktur Utama BRI Ventures Nicko Widjaja, juga menilai proses hukum terhadap suaminya tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Ia mengaku Nicko ditetapkan sebagai tersangka setelah pemeriksaan sebagai saksi, meski menurut keluarga telah memberikan keterangan secara kooperatif.

Dalam forum yang sama, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII), Danang Widoyoko, menilai perbandingan berbagai perkara tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam konsistensi penegakan hukum. Menurutnya, proses hukum seharusnya dijalankan secara adil tanpa membedakan latar belakang seseorang.

"Kami sudah melihat langsung emas 74 kg, uang dalam berbagai mata uang negara lain dalam jumlah besar. Kita semua tidak sebodoh itu ya untuk mengetahui ada sesuatu yang janggal di kasus (Febrie) itu," ujar Danang.

Selain itu, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Amien Sunaryadi mendorong agar pemberantasan korupsi lebih berfokus pada tindak suap dan pemerasan dibanding hanya mengejar kerugian negara. Sementara KELOPAK meminta aparat penegak hukum menjamin setiap perkara ditangani secara independen, profesional, bebas intervensi, serta menjunjung tinggi prinsip equality before the law.

Mereka juga mendorong penguatan aturan mengenai Business Judgement Rule agar keputusan bisnis yang diambil dengan iktikad baik memperoleh kepastian dan perlindungan hukum.