Kekhawatiran terhadap Aturan Kemasan Polos Kembali Mencuat

Kementerian Perindustrian menjadi salah satu pihak yang menyampaikan keberatan terhadap wacana standardisasi kemasan dalam aturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Penolakan tersebut disampaikan dalam forum konsultasi publik bersama berbagai pemangku kepentingan.

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian, Merrijantij Punguan Pintaria, mengatakan pihaknya telah menyampaikan masukan terkait kebijakan tersebut dan menunggu hasil akhir pembahasan regulasi.

“Tadi bersama semua stakeholder, kami memberikan masukan. Kami tunggu draft finalnya atas masukan-masukan tadi. Untuk standardisasi kemasan, itu yang kami tolak,” ujarnya.

Menurut sejumlah pihak, penyeragaman kemasan dinilai berpotensi bersinggungan dengan aspek hak kekayaan intelektual karena menyangkut identitas merek yang selama ini menjadi bagian penting dalam aktivitas usaha.

Kalangan dunia usaha juga meminta pemerintah melakukan kajian menyeluruh sebelum menerapkan kebijakan tersebut. Mereka menilai kepastian hukum dan regulasi menjadi faktor penting dalam menjaga iklim investasi.

Ketua Bidang Kebijakan Publik APINDO, Sutrisno Iwantono, menegaskan bahwa setiap kebijakan perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlangsungan usaha dan kepastian investasi.

“Bagi dunia usaha, kepastian hukum, kepastian regulasi, dan perlindungan terhadap investasi menjadi faktor utama. Jika kami menerapkan satu kebijakan, menurut saya perlu dilakukan kajian yang komprehensif agar tidak mengganggu iklim investasi,” katanya.

Ia menilai industri hasil tembakau memiliki kontribusi ekonomi yang cukup besar, termasuk dalam menyerap tenaga kerja secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, sektor ini juga memiliki keterkaitan erat dengan rantai pasok yang melibatkan distribusi, ritel, hingga industri pendukung lainnya.

Selain aspek investasi, potensi dampak sosial ekonomi juga menjadi perhatian berbagai asosiasi pelaku usaha. Mereka menilai kebijakan yang diterapkan perlu mempertimbangkan keberlangsungan jutaan pekerja yang terhubung dengan industri hasil tembakau.

Sutrisno mengatakan pemerintah perlu menyediakan masa transisi yang memadai serta melakukan kajian dampak regulasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.

“Kebijakan itu seharusnya ada masa transisi yang cukup, sehingga pelaku usaha dapat melakukan penyesuaian, serta perlu pemerintah melakukan regulatory impact assessment secara terbuka, yang juga melibatkan berbagai asosiasi pelaku usaha,” ujar Sutrisno.

Menurutnya, dunia usaha tetap mendukung langkah pengendalian konsumsi yang dilakukan pemerintah. Namun, kebijakan yang diambil perlu mempertimbangkan keseimbangan antara tujuan kesehatan, penegakan hukum, stabilitas industri, serta perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi bagi pelaku usaha.

Berbagai pihak kini menantikan draf final regulasi tersebut. Mereka berharap proses penyusunan aturan dapat mempertimbangkan dampak yang lebih luas, terutama terhadap tenaga kerja, sektor pendukung, dan iklim usaha yang selama ini tumbuh bersama industri hasil tembakau.