Kasus Videotron Six Nine di Bandung, ASN dan Tata Ruang Diperiksa
- Pemkot Bandung menyegel videotron Six Nine dan membekukan sementara perizinannya setelah BAP mengungkap pohon ditebang untuk memperluas visibilitas videotron.
- Penyelidikan diperluas ke pengelola kawasan padel, pihak yang memerintahkan subkontraktor, serta kesesuaian tata ruang dan legalitas pembangunan di lokasi.
- Inspektorat memeriksa seluruh perangkat daerah terkait perizinan dan pengawasan, sementara Pemkot berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Polrestabes Bandung, dan Komisi XII DPR RI.
Bandung, IDN Times - Pemerintah Kota Bandung sepertinya terus mengusut kasus penebangan pohon hingga videotron Six Nine. Setelah pengelola mengakui penebangan pohon dilakukan untuk memperluas pandangan videotron, kini pemkot memperluas penyelidikan dengan menelusuri aspek tata ruang, proses perizinan, hingga kemungkinan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam pengawasan.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, langkah tersebut dilakukan setelah hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) menunjukkan penebangan pohon dilakukan untuk meningkatkan visibilitas videotron. Temuan itu menjadi dasar bagi Pemkot Bandung untuk menyegel videotron sekaligus membekukan sementara proses perizinannya.
“Dari BAP, pelaku mengakui penebangan pohon dilakukan untuk meningkatkan ruang pandang terhadap videotron. Karena terbukti melanggar estetika kota dengan memotong pohon maka videotron tersebut kami segel dan proses perizinannya kami bekukan sementara,” ujar Farhan, Jumat (7/8/2026).
1. Dalami keterlibatan pengelola padel
Menurut Farhan, fokus penyelidikan kini tidak hanya pada pelaku penebangan pohon. Pemkot Bandung juga mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk pengelola kawasan padel tempat videotron tersebut berdiri.
Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan apakah pengelola mengetahui atau menyetujui tindakan penebangan pohon yang dilakukan demi meningkatkan visibilitas videotron.
“Kami sedang mendalami apakah pengelola padel mengetahui dan menyetujui penebangan pohon itu. Selain itu, kami juga akan memeriksa apakah pembangunan di lokasi tersebut sudah sesuai dengan kaidah tata ruang,” katanya.
Selain itu, Pemkot Bandung juga masih menelusuri pengakuan bahwa penebangan dilakukan oleh subkontraktor. Menurut Farhan, penyelidikan diperlukan untuk mengetahui pihak yang memberikan instruksi dan bertanggung jawab atas tindakan tersebut.
2. Tata ruang dan legalitas pembangunan ikut diaudit
Terkait pengakuan bahwa penebangan dilakukan oleh subkontraktor, Farhan mengatakan pihaknya belum mengambil kesimpulan. Di sisi lain, Pemkot Bandung juga terus mengawal proses hukum yang kini melibatkan aparat penegak hukum dan pemerintah pusat.
“Secara status memang pengelola videotron yang bertanggung jawab. Tetapi kami akan telusuri lagi, subkontraktor itu diperintah oleh siapa. Secara formal belum bisa disimpulkan,” ujarnya.
Menurutnya, apabila pelanggaran masih berada dalam ranah Peraturan Daerah, penanganannya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Namun apabila ditemukan unsur pidana lingkungan penanganannya berada di bawah kewenangan penyidik Kementerian Lingkungan Hidup.
“Saya juga sudah mendapat atensi khusus dari Komisi XII DPR RI yang meminta agar penegakan hukumnya dikawal. Begitu juga dari Polrestabes Bandung,” katanya.
3. ASN terkait perizinan dan pengawasan ikut diperiksa
Ia memastikan Pemkot telah mendampingi penyelidikan yang dilakukan tim Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan berkomitmen menyampaikan seluruh perkembangan secara terbuka.
“Semua laporan akan kami sampaikan secara transparan kepada Kementerian Lingkungan Hidup, Polrestabes Bandung maupun Komisi XII DPR RI,” ungkapnya.
Tak hanya fokus pada penegakan hukum eksternal, Farhan juga meminta Inspektorat Kota Bandung melakukan pemeriksaan khusus (riksus) untuk menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan oknum aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh perangkat daerah yang berkaitan dengan proses perizinan dan pengawasan.
“Semua akan diperiksa, mulai dari Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, DPKP, DSDABM, DPMPTSP, camat, lurah bahkan saya sebagai Wali Kota juga akan diperiksa apabila diperlukan. Penegakan hukum berjalan pemeriksaan internal juga berjalan,” tuturnya.
Selain pemeriksaan internal, Pemkot Bandung juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Polrestabes Bandung, dan Komisi XII DPR RI yang memberikan perhatian terhadap kasus tersebut.
