Kebutuhan Anggaran Pilkades Elektronik di Indramayu Capai Rp5 Miliar

08 Jul 2025, 17:38 WIB

Warga menunjukkan surat suara saat akan menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Desa Meunasah Kota, Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe, Aceh, Minggu (18/12/2022). ANTARA FOTO/Rahmad/foc

Intinya sih...

Kebutuhan anggaran Pilkades elektronik di Indramayu mencapai Rp5 miliar
Anggaran Rp700 juta jika Pemkab Indramayu menyediakan sarana dan prasarana, namun Rp5 miliar jika tidak
DPMD Jabar mengajukan anggaran pada APBD perubahan 2025 untuk Pilkades digital di Kabupaten Indramayu

Bandung, IDN Times - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat memastikan gelaran pemilihan kepala desa (Pilkades) berbasis elektronik digelar akhir Desember 2025. Di mana sebanyak 139 desa di Kabupaten Indramayu akan menjadi percontohan penerapan sistem baru ini.

Semua persiapan untuk gelaran ini sudah dilakukan secara bertahap, salah satunya mengenai anggarannya. Kepala DPMD Jabar, Ade Afriandi mengatakan, anggaran yang dibutuhkan untuk Pilkades elektronik mencapai Rp5 miliar.

"Kebutuhan anggaran tanpa pengadaan sarana dan prasarana atau disediakan oleh Pemkab Indramayu, diperkirakan kurang lebih Rp700 Juta. Tapi kalau Pemkab Indramayu tidak menyediakan saran prasarana (ditanggung semua Pemprov Jabar) anggarannya capai Rp5 Miliar untuk 139 desa," ujar Ade saat dikonfirmasi, Selasa (8/7/2025).

1. Anggaran diusulkan masuk dalam APBD perubahan 2025

Ilustrasi Pilkades. IDN Times/Candra Irawan

Meski begitu, Ade mengharapkan, Pemerintah Kabupaten Indramayu bisa menyediakan sarana dan prasarana, sehingga anggarannya akan semakin kecil dari provinsi. Meski begitu, DPMD Jabar nantinya mengajukan anggaran pada APBD perubahan 2025.

"Kebutuhan anggaran pilkades elektronik/digital di Kabupaten Indramayu untuk 139 Desa sedang diajukan melalui APBD Perubahan Provinsi Jabar 2025," ucapnya.

2. Sudah belajar ke Kabupaten Boyolali

Logistik pilkades yang akan didistribusikan ke setiap desa di Kabupaten Langkat, Sumatra Utara (IDN Times/ Bambang Suhandoko)

Di sisi lain, Ade menuturkan, DPMD Jabar bersama Pemkab Indramayu sudah belajar langsung ke Kabupaten Boyolali dimana sudah menerapkan Pilkades berbasis digital. Sehingga kini tengah melakukan penerapan skema pra pra Pilkades dengan hasil akhir data terbaru kependudukan di kantor pemerintah desa.

"Hasil akhirnya akan ada daftar pemilih potensial desa, serta skema pilkades digital dengan hasil akhir mekanisme pemungutan suara sesuai kaidah kepemiluan dan Permendagri tentang Pilkades," jelasnya.

Kemudian, setelah semua pra Pilkades ini dijalankan, tahap selanjutnya yakni penyusunan kerjasama penggunaan aplikasi Siap Desa dan Pilkades digital.

3. Dedi Mulyadi minta diujicobakan tingkat RW

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Hotel Borobudur Jakarta Pusat (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan, sistem Pilkades digital ini nantinya akan diterapkan di seluruh desa, namun untuk uji coba akan dilaksanakan terlebih dahulu dari tingkat pemilihan RT dan RW di masing-masing kabupaten dan kota di Jawa Barat.

"Tapi bisa dimulai begini, percobaan dan percontohan di RW saja, kita bikin sampel beberapa pemilihan ketua RW dengan sistem pemilihan elektronik.Nanti tata kelolanya akan dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa," kata Dedi, Kamis (5/6/2025).

Dedi menjelaskan, pada prinsipnya sistem digitalisasi ini harus membuat adanya efisiensi bukan justru membuat anggaran bengkak pada kemudian hari. Dia memastikan akan mengawal dalam penerapan sistem digitalisasi ini.

"Kita lihat, digitalisasi itu harus melahirkan efisiensi. Jangan sampai dengan digital malah jadi mahal," ungkapnya.

Di sisi lain, kebijakan pemilihan kepala desa secara digital ini, harus melahirkan efisiensi dan kecepatan dalam penghitungan hasil pemilihannya.

"Nanti penghitungannya bisa langsung keluar dengan cepat, tidak usah lagi orang nunggu antrian lama, kemudian menunggu penghitungan berjam-jam," katanya.