KDM Tegur Pemkab Garut, Anggaran Jalan Cuma 2,2 Persen dari APBD
- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti anggaran jalan, jembatan, dan PJU Garut 2026 hanya Rp105 miliar atau 2,2 persen APBD, di bawah rekomendasi minimal 7 persen.
- Realisasi pembangunan jalan Garut disebut hanya Rp80 miliar. Dedi menilai dana itu tidak memadai menghadapi kerusakan jalan yang luas dan memicu protes warga.
- Dedi akan memanggil Bupati Garut dan TAPD untuk mengubah APBD. Ia juga mewajibkan kabupaten/kota mengalokasikan 7,5 persen APBD 2027 bagi infrastruktur jalan.
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias KDM turut angkat bicara mengenai banyaknya aduan masyarakat dan warganet mengenai kondisi jalan kabupaten dan desa yang rusak di wilayah Kabupaten Garut.
KDM mengatakan, saat ini Pemprov Jawa Barat sudah memberikan catatan rekomendasi khusus saat proses evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2026.
Adapun dalam rekomendasi itu, Pemprov Jawa Barat menetapkan alokasi anggaran pembangunan jalan minimal sebesar 7 persen dari total APBD Garut atau setara dengan Rp360 miliar.
"Setelah saya melihat di pelaksanaan APBD Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2026, ternyata alokasi anggaran jalan, jembatan, dan PJU-nya itu hanya Rp105 miliar, kurang lebih 2,2 persen dari total APBD," kata Dedi, Sabtu (12/9/2026).
1. Alokasi untuk infrastruktur harus besar
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil) Dedi mengungkapkan, laporan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Garut bahkan menunjukkan realisasi khusus untuk pembangunan jalan hanya menyentuh angka Rp80 miliar.
Dia menilai anggaran yang minim tidak mampu untuk menangani luasnya tingkat kerusakan infrastruktur jalan di Kabupaten Garut, sehingga wajar memicu polemik serta protes dari warga setempat.
"Tidak mungkin kerusakan jalan di Kabupaten Garut yang sebegitu luas hanya Rp80 sampai Rp105 miliar jalan dan PJU-nya, sehingga keributan akan terus terjadi," ujarnya.
2. Dedi Mulyadi segera panggil Bupati dan Sekda Garut
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) dalam acara Indonesia Summit 2026. (IDN Times/Herka Yanis) Lebih lanjut, Dedi berencana akan memanggil Bupati Abdusy Syakur Amin beserta Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Garut dan jajarannya. Pemanggilan ini dimaksudkan untuk meminta penjelasan sekaligus mendorong perubahan postur APBD Kabupaten Garut agar selaras dengan arahan Gubernur.
Penyesuaian anggaran ini agar bisa mengembalikan alokasi infrastruktur ke angka ideal demi menghadirkan fasilitas jalan yang layak dan aman bagi mobilitas warga.
"Segera mengundang Bupati dan Ketua TAPD Kabupaten Garut untuk menjelaskan dan mengubah APBD Kabupaten Garut agar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Gubernur agar masyarakat bisa menikmati jalan yang mulus," tuturnya.
3. Minta Pemda di Jabar alokasikan 7,5 persen APBD untuk infrastruktur
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil) Sebelumnya, KDM sudah menginstruksikan agar seluruh pemerintah kabupaten dan kota mengalokasikan 7,5 persen anggaran APBD 2027 untuk infrastruktur. Hal itu dilakukan agar adanya keselarasan prioritas pembangunan di Jabar.
Menurutnya APBD provinsi harus linear dengan APBD kabupaten/kota guna membangun kesamaan visi pembangunan. Apalagi, saat ini kondisi anggaran tengah memprihatinkan di tengah pemotongan transfer keuangan daerah, sehingga kerap menjadi alasan daerah untuk menahan belanja publik.
"Sudah deh, kita sama-sama prihatin. Bupati wali kota, sama saja gubernur juga tengah prihatin. Tapi jangan ngomong, anggaran kurang, sama saja," ujar Dedi, Kamis (16/4/2026).
Alokasi 7,5 persen sendiri direncanakan akan dikejar dari target pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak kendaraan bermotor yang harus kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan jalan. Hal ini pun sudah disampaikan dalam Musrenbang kemarin.
"Maka ketaatan bupati wali kota menganggarkan 7,5 persen anggaran belanja daerahnya untuk kepentingan infrastruktur jalan adalah sebuah keharusan," ucapnya.
Dedi berencana mencermati rancangan APBD 2027 dari setiap kabupaten kota agar penyelarasan ini terwujud. Sebab, jika kemantapan jalan di sebuah daerah sudah baik, kata dia, anggaran tersebut kemudian akan dialokasikan untuk pembenahan trotoar, halte, taman hingga drainase kabupaten kota.
"Nah itu terkoneksikan, kalau nggak 7,5 persen maka saya tidak akan menandatangani rekomendasi RAPBD," katanya.
