Menyoal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Ini Kata Pakar
- Pemilihan kepala daerah (Pilkada) masih pro dan kontra di Jabar
- Direktur IPO: demokrasi tidak identik dengan pemilihan langsung, DPRD memiliki legitimasi demokratis
- Sosiolog: Pilkada langsung merusak nilai demokrasi Pancasila, mudah dimanipulasi dan memicu polarisasi sosial
Bandung, IDN Times - Rencana pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung dan tidak langsung masih menjadi pro dan kontra. Sejumlah akademisi dan praktisi di Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar), turut memberikan respons soal dampak positif dan negatif dari rencana ini.
Menurut Direktur Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, demokrasi tidak bisa disempitkan maknanya hanya pada pemilihan langsung oleh rakyat. Hal ini dikarenakan dalam konstitusi Indonesia tidak ada satu pun norma yang secara eksplisit mewajibkan kepala daerah dipilih langsung oleh pemilih.
"Undang-undang hanya menyebutkan bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis. Demokratis itu tidak identik dan tidak selalu harus dimaknai sebagai pemilihan langsung," ujar Dedi di Bandung, Jawa Barat, Senin (19/1/2026).
1. Ongkos politik tetap mahal
Menurut dia, sistem perwakilan melalui DPRD tetap memiliki legitimasi demokratis karena anggota DPRD lebih dahulu dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu legislatif. Dengan begitu, mandat publik sebenarnya sudah diberikan kepada parlemen daerah untuk mengambil keputusan strategis, termasuk menentukan kepala daerah.
"Dalam bahasa sederhana, rakyat sudah menyerahkan mandatnya kepada DPRD. Maka ketika DPRD memilih kepala daerah, itu tetap bagian dari pelaksanaan demokrasi," katanya.
Sementara itu Pilkada langsung, kata dia, justru melahirkan banyak persoalan serius, terutama tingginya biaya politik yang berujung pada praktik korupsi. Dorongan untuk mengembalikan modal kampanye kerap menjadi pemicu kepala daerah terjerat operasi tangkap tangan (OTT).
"Masalahnya bukan sekadar dipilih langsung atau tidak, tetapi ongkos politik yang sangat mahal. Dari situ muncul dorongan balik modal, dan itu salah satu akar korupsi di daerah," ucap Dedi.
2. Pendidikan politik di masyarakat harus diubah
Sementara, sosiolog kota Bandung Garlika Martanegara menilai, praktik Pilkada langsung selama ini justru merusak nilai demokrasi Pancasila karena mendorong masyarakat ke arah materialisme politik. Menurut dia, masyarakat tidak diedukasi untuk memahami politik, tetapi dibiasakan menerima imbalan.
"Yang lebih merusak itu mental materialistis yang berlindung di balik kata demokrasi. Di lapangan saya temukan sampai ada ‘pasaran amplop’ untuk rakyat kecil, dan itu jelas bukan pendidikan politik yang baik," kata Garlika.
Lebih lanjut, Garlika menyampaikan, pemilihan langsung baru ideal jika masyarakat sudah dewasa secara politik dan memiliki kapasitas sumber daya manusia yang memadai. Dalam kondisi ketimpangan literasi politik seperti sekarang, Pilkada langsung dinilainya justru mudah dimanipulasi dan memicu polarisasi sosial, konflik, dan ujaran kebencian di ruang sosial.
"Kalau kepala daerah dipilih DPRD, maka DPRD juga tidak bisa lepas tangan. Arah protes masyarakat jelas, ke wakil-wakilnya di parlemen," kata Garlika.
3. Persoalannya bukan langsung dan tidak langsung, tapi sistemnya
Sementara itu, pakar kebijakan publik dari Universitas Padjajaran (Unpad), Bonti Wiradinata mengatakan, demokrasi memiliki harga yang harus dibayar, namun biaya tersebut seharusnya dipahami sebagai investasi politik, bukan sekadar beban anggaran.
Bonti mengingatkan bahwa perubahan kebijakan selalu membawa konsekuensi, termasuk pergeseran pusat kekuasaan dan legitimasi politik.
"Masalahnya bukan langsung atau tidak langsung, tapi apakah sistem itu mampu menyelesaikan persoalan publik," kata Bonti.
Dia juga menyoroti jika Pilkada langsung menciptakan risiko yang lebih besar karena memperluas ruang politik uang dan mobilisasi massa.
"Sebagus apa pun sistemnya, kalau perilaku tidak dibenahi, korupsi tetap ada. Tapi Pilkada langsung memang memperbesar hazard karena biaya politiknya tinggi," katanya.
