Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Jabar Meningkat Drastis
- Kasus kekerasan anak di Jawa Barat meningkat drastis dari 2021 hingga 2024
- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menekankan penanganan teknis kasus kekerasan pada anak berada di dinas perlindungan anak kabupaten dan kota masing-masing
- Pemprov Jawa Barat terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan warga dan memperkuat sistem perlindungan untuk mengatasi kasus kekerasan pada perempuan dan anak
Bandung, IDN Times - Kasus tindakan kekerasan pada anak di Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) periode 2021-2024, kasus kekerasan jumlah meningkat drastis.
Adapun jumlah kekerasan terhadap anak yang meliputi fisik, psikis, seksual, eksploitasi, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penelantaran, dan lainnya, pada 2021 tercatat ada 1.255 kasus. Setelah itu, jumlah kekerasan pada anak meningkat pada 2022, di mana jumlahnya ada 1.343 kasus.
Sedangkan, pada 2023 berjumlah 2.473 kasus, dan kekerasan pada anak di 2024, tercatat ada 2.602 kasus.
1. Kabupaten dan kota diminta berperan
Merespons adanya kenaikan kasus kekerasan pada anak, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan, penanganan teknis mengenai hal itu berada di dinas perlindungan anak kabupaten dan kota masing-masing.
Sebab, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat, tentunya memiliki keterbatasan. Sehingga, tidak memungkinkan apabila provinsi harus menangani semuanya, jika dinas terkait di kabupaten dan kota tidak bergerak.
"Secara teknis, penanganannya ada di wilayah masing-masing. Ada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kabupaten kota, itu harus optimal. Tidak mungkin kami melayani semuanya," kata Dedi dikutip Rabu (17/9/2025).
2. Ada faktor ekonomi dan sosial media
Lebih lanjut, Dedi menambahkan, pemicu kekerasan pada anak memang ada banyak faktor, dua di antaranya ekonomi dan paparan konten negatif dari media sosial (medsos).
Oleh karena itu, Pemprov Jawa Barat terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan warga, melalui pembenahan infrastruktur publik, bantuan rumah, dan lainnya.
"Itu bisa turunkan depresi orang yang memiliki kecenderungan melakukan kekerasan," ucapnya.
3. Beberapa langkah menekankan lonjakan kasus tengah dilakukan
Sementara, Kepala DP3AKB Provinsi Jawa Barat, Siska Gerfianti juga tidak menampik, secara umum, kasus kekerasan anak dan perempuan di Jawa Barat menunjukan angka yang mengkhawatirkan, dimana provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan pengaduan kasus kekerasan tertinggi se-Indonesia.
"Perlu diketahui bahwa data tersebut merupakan data pelaporan kasus yang berarti bahwa kasus tersebut sudah mendapatkan penanganan dan pendampingan bagi para korban-korbannya," kata Siska.
Soal upaya pemerintah untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama terhadap kekerasan seksual di Jabar. Siska mengatakan, sampai saat ini Pemprov masih terus berusaha mengatasi kekerasan dengan melakukan beberapa hal.
Seperti memperkuat sistem perlindungan, mempercepat layanan terhadap masyarakat dan membangun kesadaran agar kasus kekerasan bisa dicegah sejak dini.
Ada pun langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi tingginya kekerasan diantaranya dengan melakukan penguatan layanan pengaduan dan pendampingan melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di seluruh kabupaten kota.
"Termasuk penyediaan layanan psikologis, bantuan hukum dan rumah perlindungan sementara," katanya.
