Jawaban Bey Soal Isu Demul Kurangi TPP Jika Jadi Gubernur
Bandung, IDN Times - Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut empat Dedi Mulyadi alias Demul baru-baru ini mendapatkan isu kurang mengenakan yang dinilai merugikan dirinya. Ia dikabarkan akan mengurangi Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) jika terpilih sebagai Gubernur Jabar.
Kabar yang kabarnya diungkapkan Demul ini sudah menyebar di lingkungan ASN Pemprov Jabar. Hal itu disampaikannya melalui video singkat yang disebarkan Rabu (20/11/2024). Di sisi lain, Demul pun menepis soal isu tersebut.
"Tidak ada sama sekali niatan atau rencana menurunkan tunjangan perbaikan penghasilan para pegawai Pemprov Jabar. Itu isu menyesatkan yang sengaja dilemparkan oleh pihak tak bertanggung jawab," kata Demul, melalui keterangan resminya, Selasa (19/11/2024).
1. Bey sebut tidak ada pengurangan TPP
Demul menuding isu itu sengaja dibuat oleh oknum ASN di Pemprov Jabar yang punya kedekatan atau emosional ke pasangan calon gubernur lain. Meski begitu, ia tidak menyebutkan secara pasti siapa oknum ASN itu.
"Saya udah mengetahui dari mana isu itu berasal. Saya berharap Pak Pj Gubenur Jabar dan Pak Sekda Jabar untuk menjaga netralitas ASN di lingkungan Pemprov Jabar," ucapnya.
Merespons hal ini, Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin memastikan tidak ada isu mengenai hal itu, dan jika mengacu pada postur APBD yang ada saat ini tidak ada pengurangan untuk TPP ASN.
"Sampai hari ini dari APBD masih ada (TPP) tidak ada itu (pengurangan). APBD masih sesuai dengan kebutuhan dan tidak ada (pengurangan)," ujar Bey, Kamis (21/11/2024).
2. Berdasarkan postur APBD tidak ada pengurangan
Sampai saat ini, Bey sendiri belum mendengar langsung mengenai adanya isu yang disebutkan oleh Dedi Mulyadi tersebut. Ia memastikan berdasarkan APBD saat ini pengurangan TPP untuk ASN tidak ada.
"TPP tidak ada (pengurangan), rencana pengurangan tidak ada, (Isu itu) tidak ada. Jadi dari hal APBD aja tidak ada pengurangan," ucapnya.
3. Bey minta ASN TNI/Polri jaga netralitas
Bey menambahkan, seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus tetap netral dan tidak terpancing isu-isu yang berseliweran. Ia juga meminta agar para ASN bisa mengkonfirmasi isu tersebut langsung kepada dirinya.
"Jadi tidak perlu khawatir, tapi saya juga minta ASN harus netral dan ASN bisa nanya ke kami," kata Bey.
Personal netralitas ini sudah sering kali disampaikan oleh Bey sejak beberapa waktu lalu hingga menjelang pencoblosan. Bahkan beberapa fakta integritas sudah dilakukan guna menjaga ASN di Pilkada 2024.
Teranyar, Bey juga meminta agar para TNI/Polri bisa netral dan tidak berpihak.
"Kepada seluruh ASN, TNI/ Polri, tanggung jawab kita semua bukan untuk berpihak melainkan untuk memastikan bahwa proses Pilkada berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi dan aturan hukum," kata Bey saat Doa Bersama Pilkada Jabar Damai 2024, di Gedung Satlantas Polda Jabar, Rabu (20/11/2024).
