Ibu Kota Dipindahkan, Jawa Barat Harus Ubah Misi

Jawa Barat sebenarnya memiliki rencana jangka panjang di mana menumbuhkan geliat ekonomi beberapa kota dan kabupaten, demi terciptanya daerah-daerah metropolitan. Hal tersebut tercatat pada Peraturan Darah Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang pengelolaan, pembangunan, dan pengembangan kawasan metropolitan dan pusat pertumbuhan di Jawa Barat.

“Maka akan ada efek besar secara regional, distribusi dan mobilitas barang dan jasa, termasuk SDM, serta kebijakan, akan berubah sangat besar,” kata Frans.

Daerah-daerah yang diharapkan akan menjadi metropolitan yang ideal itu adalah kawasan Bodekapur (Bogor, Depok, Karawang, dan Purwakarta).

Perda Nomor 12 Tahun 2014 itu sebenarnya punya rencana mulia, ialah menghasilkan trickle down effect alias efek menetes ke bawah. Dalam dunia ekonomi, trickle down effect merupakan istilah yang digunakan untuk menjuluki efek yang lahir bagi kegiatan ekonomi lingkup kecil dari kegiatan ekonomi dengan skala yang lebih besar.

Namun, dengan adanya pemindahan ibu kota, maka Jawa Barat akan sangat terkendala untuk menghasilkan tricke down effect. “Harus ada strategi baru untuk menyiasatinya, terutama bagi warga Jabar yang bersinggungan langsung dengan Jakarta selama ini,” ujar Frans.

Dalam analisis Frans, keputusan pemerintah dalam memindahkan ibu kota hanya akan menguntungkan regional ibu kota anyar. Sebaliknya, Jakarta yang melepas gelar ibu kota, juga Jawa Barat sebagai daerah penunjangnya, justru akan dirugikan.

Khusus untuk Jawa Barat, daerah Bodekapur dan Bandung Raya akan menjadi kawasan yang paling terdampak. Pasalnya, sejauh ini aktivitas masyarakat Bodekapur dan Bandung Raya punya hubungan erat dengan geliat ekonomi Jakarta.

“Dengan begitu, sehingga berpotensi besar menimbulkan high cost baru bagi daerah-daerah lain, terutama untuk Jawa Barat yang kadung selama ini memiliki koneksi erat dan cukup tergantung secara politik dan ekonomi dengan ibu kota. Akan ada perubahan drastis dari itu semua,” tutur dia.

Secara umum, Frans paling menggarisbawahi sebab dari pemindahan ibu kota tersebut. “Adalah ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola Jakarta hingga mengalami degradasi lingkungan dan sosial yang parah sekali,” tuturnya.

Misalnya, dia mencontohkan, fisik kota Jakarta yang melemah, polusi, kemacetan, kerusakan sumber air tanah, hingga pembangunan tanpa kontrol yang baik. Hal tersebut menjadi bukti bahwa fungsi pemerintah dan perencana kota tidak berjalan dengan baik, sehingga membuat kondisi Jakarta mengkhawatirkan.

Maka itu, tidak heran jika Frans khawatir pemindahan ibu kota tersebut hanya akan menimbulkan degradasi lingkungan yang baru di daerah Kalimantan. “Ini seolah pemerintah ingin kabur dari apa yang telah dilakukan di Jawa, khususnya Jakarta,” ujar dia.

Tak hanya itu, ada pula kekhawatiran hilangnya ekosistem ekologi yang baik, dan terdegradasinya kearifan lokal penduduk Kalimantan dengan adanya pemindahan tersebut. Ketimbang Pulau Jawa, lanjut Frans, Kalimantan lebih memiliki kekayaan alam yang melimpah hingga layak dianggap sebagai paru-paru dunia.

“Pertanyaannya, sudah kah pemerintah menyiapkan perlindungan atas itu semua, sebelum rencana pindah ibu kota ini dilaksanakan? Misalnya, perlindungan terhadap masyarakat adat melalui undang-undang terutama lahannya, hingga pembangunan yang berkelanjutan terhadap ekosistem di sana?” kata Frans.