Gubernur Ridwan Kamil ke PON Papua untuk Cari Suara? Ini Kata Pengamat
Bandung IDN Times - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil alias Emil mengunjungi Tanah Papua untuk memberikan dukungan pada para atlet Jabar di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021.
Dalam beberapa momen di Papua, terlihat juga beberapa kepala daerah dari Jabar. Mereka adalah Bupati Kabupaten Bandung Barat, Hengky Kurniawan; Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto; jugaBupati Kabupaten Bandung, Dadang Supriyatna.
1. Ridwan Kamil punya banyak kegiatan di luar dukungan atlet PON
Kegiatan Emil di Papua terlihat tidak hanya memberikan dukungan pada atlet Jabar yang bertanding di Bumi Cendrawasih. Emil juga melakukan pertemuan dengan Paguyuban Pasundan dan meminta untuk mendukung atlet Jabar berlaga.
Selain itu Emil juga berkesempatan meresmikan alun-alun Aimas Kabupaten Sorong, Papua. Alun-alun itu hasil kerja sama antara Pemprov Jabar dan pemerintah Provinsi Papua.
Bahkan, sebelum kegiatan PON, Emil menghadiri undangan dari Kampung adat Yoboi Danau Sentani Jayapura. Di sana ia memberikan program di mana lima anak muda dari Kampung Yoboi ini akan diajak ke Bandung, untuk belajar ekonomi kreatif dan ilmu mengolah bambu.
2. Kunjungan Ridwan Kamil belum bisa diartikan untuk menggaet suara untuk Pilpres 2024
Dari semua kegiatan itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Prof. Asep Warlan mengatakan, kunjungan Gubernur Jabar tidak bisa diartikan secara jelas bahwa hal itu merupakan langkah untuk menggaet suara warga Papua dalam rangka Calon Pemilihan Presiden 2024.
Menurutnya, bisa saja seluruh kegiatan Emil di luar PON semata-mata hanya untuk kemanusiaan dan kepentingan Pemprov Jabar.
"Orang boleh menafsirkan karena motif di balik perbuatan bisa jadi kemanusian persaudaraan. Tapi kalau politis, ya agak kurang tepat karena tidak boleh APBD digunakan kepentingan pribadi," ujar Asep, Selasa (5/10/2021).
3. Jangan memanfatkan APBD untuk kepentingan pribadi
Meski demikian, Asep juga mengingatkan bahwa jangan sampai semua kegiatan di luar PON ada motif untuk kepentingan politik. Sebab, sangat tidak etis ketika kepala daerah berangkat untuk mendukung para atlet justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
"Keberangkatan kepala daerah harus dijaga sebetulnya motif politik atau kepala daerah yang mendukung atletnya berprestasi di sana. Asal jangan di luar itu, misal mereka makan-makan, itu sah aja asal jangan ada politik," ungkapnya.
4. Pengamat ingatkan pejabat harus bijak memanfaatkan APBD
Asep mengingatkan, kepala daerah harus bijak dan memanfaatkan APBD sesuai dengan peruntukannya. Sebab, uang itu merupakan amanat rakyat dan harus disesuaikan dengan tujuan yang menguntungkan rakyat.
"Bukan safari politik kesananya. Agak kurang pas kalau melakukan itu dengan anggaran APBD," kata dia.
